Mati-matian Tumpas KKB Papua, TNI-Polri di Nduga Dituduh Jadi Sumber Masalah, ini Kata Polda Papua

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berusaha mati-matian menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI-Polri di Nduga dituduh sebagai sumber masalah.

Hal ini berawal dari beredarnya sebuah postingan di media sosial, yang menyebut krisis keamanan di Nduga disebabkan oleh TNI-Polri yang bertugas memburu KKB Papua.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI-Polri untuk memburu KKB Papua yang bertanggung jawab atas pembantaian di Nduga pada 2018 silam.

Teror KKB Papua di wilayah Nduga juga semakin gencar hingga menyebabkan krisis keamanan, sehingga TNI-Polri pun dikirim untuk memberikan pengamanan.

• Teka-teki Identitas Ayah dan Anak Terduga KKB Papua yang Ditembak TNI, Kapolda Kirim Tim Penyelidik

Namun, sebuah postingan di media sosial justru membeberkan hal sebaliknya, TNI-Polri dituding menjadi penyebab krisis keamanan di wilayah tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Polda Papua menegaskan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hal lainnya, seperti dilansir dari Antara.

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis (31/7/2020), menyusul adanya tudingan tersebut di medsos.

"Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar.

Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu," ujarnya menegaskan.

Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal aksi KKB Papua di daerah itu sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum.

"Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI dan Polri" ucapnya.

Kabid Humas mencontohkan permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir 2018 lalu dimana terdapat 17 karyawan PT Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB Papua, sedangkan empat orang lainnya masih hilang atau belum ditemukan hingga sekarang.

"Ini yang kemudian menjadi atensi bersama apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga" tuturnya.

Terkait kejadian PT Istaka Karya, lanjut Kamal, ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut.