Update Virus Corona di Indonesia dan Jatim, Sabtu 25 Juli 2020: Tambah 310, Total 20,256 COVID-19

Sementara itu, dari data yang sama menunjukkan terdapat lima provinsi dengan tambahan kasus harian tertinggi hari ini.

Tertinggi pertama adalah DKI Jakarta dengan 376  kasus, disusul oleh Jatim dengan 310 kasus, kemudian  Jateng dengan 191 kasus, , Sulsel 136 kasus baru, dan Kalsel 118 kasus.

Dari segi total kasus, Jatim masih menjadi provinsi dengan total kasus tertinggi hingga saat ini.

Provinsi dengan kasus tertinggi kedua adalah DKI Jakarta dengan 18,741 kasus.

Perkembangan sebaran kasus terkini juga bisa anda simak dalam tabel sebaran kasus Corona di Indonesia.

Dilansir dari data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, berikut data terkini sebaran kasus Corona di Indonesia berdasarkan provinsi, hingga Sabtu (25/7/2020)

Gubernur Khofifah: Seluruh OPD Harus Satu Frekuensi Tangani Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) satu frekuensi dalam merencanakan program dan kegiatan, melakukan inovasi serta terobosan baru untuk mencari solusi akibat dampak Covid-19.

"Sama seperti yang disampaikan Presiden, bahwa sense of crisis, feeling dan frekuensi kita harus sama. angan pakai cara kerja yang sama dan sektoral seperti sebelumnya. Semua harus saling berinovasi, kolaborasi dan mencari terobosan baru agar penyebaran covid terkendali, sementara pemulihan ekonomi tertangani," ungkap Khofifah dalam Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Kantor Gubernur, Surabaya, Jumat (24/7/2020) kemarin.

Khofifah mengatakan, seluruh OPD harus memaksimalkan energi dan jaringan strategisnya untuk mencari terobosan agar pemulihan ekonomi Jatim segera dapat dilaksanakan dan penyebaran covid-19 dapat dikendalikan.

Menurutnya, perlu inovasi dan terobosan diluar kebiasaan agar ekonomi Jatim bisa segera pulih akibat terpaan Covid-19.

Memang betul bahwa satu sisi dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan harus tertib dan tetap efisien. Namun, hal itu tidak berarti membuat kerja pemerintah menjadi rumit, lamban dan bertele-tele.

Dalam bekerja, tambah Khofifah, OPD harus menyiapkan berbagai shortcut agar lebih lincah dalam bekerja dan melayani tetapi tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

"Eksekusi di lapangan harus sesuai dengan urgensi krisis. Poinnya adalah kita semua harus lari, harus bekerja keras namun tetap tertib aturan,"imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, mau tidak mau, siap tidak siap, seluruh OPD harus segera melakukan adaptasi cara kerja dan menyusun strategi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.