Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah: Gugus Tugas Covid-19 Jatim Akan Dibubarkan, Diganti Dua Komite

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan segera melakukan penyesuaikan seiring dengan terbitnya Perpres No 82 Tahun 2020

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Selasa (21/7/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan segera melakukan penyesuaikan seiring dengan terbitnya Perpres No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan Pasal 20 dalam Perpres tersebut yang berisi tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, artinya Gugus Tugas baik pusat maupun daerah dibubarkan.

Menurut Khofifah hal tersebut juga akan diberlakukan di Jawa Timur. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim juga akan dibubarkan.

“Kami akan menyiapkan. Semalam kami sudah telaah. Maka di Jatim juga akan ada komite. Ada komite yang menangani covid-19 dan ada komite untuk pemulihan ekonomi,” kata Khofifah saat diwawancara di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/7/2020).

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Mendagri juga telah membuat edaran yang sudah diterima oleh Pemprov Jatim. Yang isinya tentang follow up dari aturan yang mengatur tentang struktur dan format dari komite yang akan dibentuk.

“Itu Mendari sudah membuat surat edaran bagaimana struktur ini, akan kami breakdown sesuai dengan format dari Perpresnya,” kata Khofifah.

Dengan begitu, Khofifah berharap apa yang menjadi tujuan pembubaran gugus tugas covid-19 dan diganti dengan dua komite bisa tercapai. Yaitu pengendalian virus corona SARS-CoV-2 bisa dilakukan dan juga di sisi lain pemulihan ekonomi di Jatim juga bisa terlaksana.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo dalam Prepres tersebut di Pasal 20 Ayat 2 huruf c, juga telah menyebutkan, bahwa kewenangan Gugus Tugas akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Komite Kebijakan yang dimaksud dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Komite Kebijakan ini membawahi dua satgas, yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Satgas Covid-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPB, Doni Monardo. Sementara Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin Wakil Menteri 1 BUMN, Budi Gunadi Sadikin.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved