Respons Pemkab Pasuruan terkait Kritik Tajam Pansus Corona soal Penyajian Data Anggaran Covid-19

Selanjutnya, poin kedua, kata Joko, ada beberapa kerangka atau tabel penggunaan anggaran yang tidak ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kepala dinas.

"Ini laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sepemahaman saya, setiap kali laporan penggunaan anggaran pasti sudah ditandatangani KPA atau Kepala Dinas. Ini ada juga yang kolom tanda tangannya aja sudah tidak ada," ujarnya.

Ada sebagian memang yang menyediakan kolom tanda tangan untuk Kepala Dinas atau KPA.

Namun, belum ditandatangani dan sudah disebar untuk dijadikan bahan rapat koordinasi.

"Sekali lagi, ini rapat penting. Harusnya, laporan yang diberikan itu sudah bertandatangan. Ini sangat tidak profesional. Ayolah, tertib administrasi. Semisal ini menjadi masalah di kemudian hari, siapa yang mempertanggung jawabkannya," kata Joko.

Hal sama disampaikan Kasiman, anggota Pansus COVID-19 lainnya.

Dia menilai, Satgas belum memiliki database yang sama. Jadi , masing - masing OPD berlomba mengumpulkan data di lapangan dan dijadikan bahan untuk OPDnya sendiri.

"Saya khawatirnya, ini menjadi tumpang tindih. Contoh kecil, Dinsos mendata, Diskominfo juga mendata, data mereka tidak disatukan, dan gerak sendiri - sendiri kan ya percuma. Saran saya, disatukan saja, dibuatkan databasenya," imbuh Kasiman.

Terpisah, Plt Sekda Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengaku menerima kritik dan masukan.

Ia berjanji memperbaiki administrasi yang masih berantakan bersama OPD.

"Perlu dipahami bersama dalam perencanaan penggunaan anggaran, kami tidak ada niat main - main. Kami fokus untuk penanganan dan penyelesaian pandemi. Masukan ini menjadi perbaikan kami untuk ke depannya," tutup dia.