Respons Pemkab Pasuruan terkait Kritik Tajam Pansus Corona soal Penyajian Data Anggaran Covid-19

SURYA.co.id | PASURUAN - Anggota Pansus corona DPRD Kabupaten Pasuruan mengkritik tajam penyajian data anggaran covid-19 oleh Satgas covid.

Kritik itu dilontarkan dua anggota pansus Joko Cahyono dan Kasiman dalam dalam rapat koordinasi di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (11/6/2020) sore.

Sedangkan Pemkab Pasuruan merespons kritik tersebut sebagai bahan perbaikan. Tetapi prinsipnya Pemkab tetap serius dalam menangani covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Anggota Pansus COVID-19 Joko Cahyono menilai kerangka anggaran yang disajikan Satgas dalam rapat ini tidak lebih baik daripada daftar menu yang disajikan di warung makan jalanan.

Joko, sapaan akrabnya, menilai kerangka penggunaan anggaran COVID-19 yang nilainya mencapai Rp 175 miliar ini tidak disajikan dalam kerangka secara baik dan detail.

"Ini forum penting Bung, yang kita gunakan uang negara. Datanya masih amburadul, kerangka penggunaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak disajikan secara mendalam," kata Joko.

Politisi Partai Nasdem ini mencontohkan, ada kerangka atau rencana penggunaan anggaran yang sudah disiapkan.

Dalam data itu, disebutkan, pembelanjaan item 1, 2, 3 dan seterusnya.

"Tapi tidak dijelaskan, itu di dinas apa, berapa total anggarannya dan bagaimana pembelanjaannya. Sisanya berapa, progresnya seperti apa dan lainnya. Ini seperti daftar gundul," sambung dia.

Joko mengakui, memang tidak semua. Ada beberapa OPD yang mencantumkan nama dinasnya.

Jadi, memudahkan untuk dibaca. Tapi, parahnya, ada yang tidak disebutkan dinasnya, tiba - tiba tabel penggunaan anggarannya.

"Depot makan saja perinciannya jelas dan detail. Ayolah, jangan sampai kalah dengan data depot yang di pinggir jalan. Ini data belum fix sudah dijadikan bahan rapat," tegas Joko.

Ia mengaku sangat terkesima ketika disodori bahan rapat dengan penyajian yang seperti ini.

Joko menilai, penyajiannya ini sangat ala kadarnya. Meskipun tidak semua dinas, ada beberapa dinas yang kemungkinan lupa mencantumkan nama dinasnya.

"Saya tidak tahu apa ada problem atau bagaimana. Tapi, kalau boleh saya mengkritik, lain waktu, bahan rapat harus disusun dan dipersiapkan dengan rapi, jadi tidak terkesan ala kadarnya," urai dia.

Selanjutnya, poin kedua, kata Joko, ada beberapa kerangka atau tabel penggunaan anggaran yang tidak ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kepala dinas.

"Ini laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sepemahaman saya, setiap kali laporan penggunaan anggaran pasti sudah ditandatangani KPA atau Kepala Dinas. Ini ada juga yang kolom tanda tangannya aja sudah tidak ada," ujarnya.

Ada sebagian memang yang menyediakan kolom tanda tangan untuk Kepala Dinas atau KPA.

Namun, belum ditandatangani dan sudah disebar untuk dijadikan bahan rapat koordinasi.

"Sekali lagi, ini rapat penting. Harusnya, laporan yang diberikan itu sudah bertandatangan. Ini sangat tidak profesional. Ayolah, tertib administrasi. Semisal ini menjadi masalah di kemudian hari, siapa yang mempertanggung jawabkannya," kata Joko.

Hal sama disampaikan Kasiman, anggota Pansus COVID-19 lainnya.

Dia menilai, Satgas belum memiliki database yang sama. Jadi , masing - masing OPD berlomba mengumpulkan data di lapangan dan dijadikan bahan untuk OPDnya sendiri.

"Saya khawatirnya, ini menjadi tumpang tindih. Contoh kecil, Dinsos mendata, Diskominfo juga mendata, data mereka tidak disatukan, dan gerak sendiri - sendiri kan ya percuma. Saran saya, disatukan saja, dibuatkan databasenya," imbuh Kasiman.

Terpisah, Plt Sekda Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengaku menerima kritik dan masukan.

Ia berjanji memperbaiki administrasi yang masih berantakan bersama OPD.

"Perlu dipahami bersama dalam perencanaan penggunaan anggaran, kami tidak ada niat main - main. Kami fokus untuk penanganan dan penyelesaian pandemi. Masukan ini menjadi perbaikan kami untuk ke depannya," tutup dia.