Dukung New Normal, Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Test Massal di Pesantren

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikan aspek kesehatan pesantren.

Hal ini sebagai langkah antisipasi apabila pesantren akan kembali diaktifkan dalam rangka era new normal.

Penasehat Fraksi PKB di DPRD Jatim, Anik Maslachah mengingatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memberi perhatian khusus.

Di antaranya, dengan adanya kepastian kebijakan anggaran pada pondok pesantren.

Apalagi, jumlah pesantren di Jawa Timur cukup besar yakni mencapai 4.450 pondok pesantren dengan 574.340 santri.

"Sayangnya, kondisi sarana prasarananya masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol kesehatan covid-19," kata Anik kepada SURYA.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (27/5/2020).

Anik menjelaskan, Ponpes mempunyai andil dalam mencetak kader bangsa yang cerdas.

"Terlebih, bagi pembentukan karakter anak," kata Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Di Jawa Timur, pesantren juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan.

"Oleh karenanya, wajib hukumnya pemerintah memberikan interfensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren. Apalagi, dengan adanya UU ponpes seharusnya tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes," kata Anik.

Sekalipun demikian, Anik mengingatkan Pemrov untuk mengantisipasi tumbuhnya klaster baru covid-19 di ponpes. Terlebih, dalam memasuki kondisi new normal.

Untuk melakukan hal ini, maka ada beberapa intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah melalui refokusing dan realokasi anggaran Covid-19.

Di antaranya, memfasilitasi PCR test dan swab test secara massal.

"Ini untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulainya belajar di ponpes," kata Anik.

Selain itu, juga memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali belajar.