Bambang DH Menegaskan Tak Bahas Soal Pilwali Surabaya Saat Bertemu Gubernur Khofifah

SURYA.co.id | SURABAYA - Santer dikabarkan telah tertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan membahas Pilwali Kota Surabaya, Bambang DH menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.

Politisi PDIP senior yang juga anggota DPR RI ini menegaskan, bahwa pertemuannya dengan Gubernur Khofifah pekan lalu pada Sabtu (24/12/2019), membicarakan tentang rekomendasi darinya sebagai anggota DPR RI pada Gubernur Khofifah terkait kebutuhan rumah rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Jawa Timur.

Bambang DH mengungkapan, pertemuan singkatnya di Grahadi tidak ada bahasan soal Pilwali Kota Surabaya.

Kabar tersebut santer terdengar terutama lantaran istri dari pria mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini, Dyah Katarina, juga tengah banyak melakukan sosialisasi sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya.

Banyak reklame di sejumlah titik di Kota Pahlawan yang berisi sosialisasi pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya pengganti Tri Rismaharini.

"Tidak ada pembicaraan soal Pilwali. Sama sekali. Hanya saya sampaikan adanya kebutuhan tempat seperti rumah rehabilitasi untuk pencandu narkoba. Karena angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur ini tertinggi nomor satu di Indonesia," kata Bambang DH, Selasa (31/12/2019).

Ia sendiri belum bisa mengatakan siapa calon terkuat untuk diberi rekom PDIP. Pasalnya semua calon dari kader PDIP sama sama memiliki kans.

Sebut saja Whisnu Sakti Buana dan Armuji. Serta tak menutup kemunkinan calon non kader.

Suami Dyah Karatarina ini menyebutkan, bahwa PDIP memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan sosok yang diberi mandat rekom untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Termasuk Pilwali Kota Surabaya.

"Ya, ada mekanisme yang jelas dari PDIP. Pertama, kita ada yang namanya penjaringan melalui sistem fit and proper test. Itu dilakukan di DPC masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada," kata Bambang DH.

Baru setelah fit and proper tesnya selesai, maka hasilnya dibawa ke DPP untuk diputuskan siapa yang paling layak untuk diberi mandat rekom.

Saat ini, memang dari PDIP belum menentukan siapa sosok yang diberikan mandat untuk maju dalam Pilwali Surabaya. Namun, Bambang DH memastikan bahwa siapapun itu adalah orang yang memang layak dan berkompeten untuk memimpin Surabaya ke depan.

Di sisi lain orang dekat Gubernur Jawa Timur, Trisnadi juga menepis anggapan adanya pembicaraan khusus yang dilakukan Bambang DH maupun partai lain terkait Pilwali dengan Gubernur Khofifah.

Ia memastikan bahwa sampai saat ini Gubernur Khofifah netral dan tidak memihak siapapun tokoh atau partai dalam kontestasi politik Pilwali Kota Surabaya.

"Tidak ada, Ibu Gubernur netral, tidak berpihak pada siapapun. Beliau milik semua warga Jawa Timur. Jika ada yang mengklaim dukungan atau restu ibu, silakan saja, tapi yang jelas ibu tidak dalam posisi tersebut," ucapnya.

Sebab lantaran ada beberapa bakal calon yang mengklaim dan membawa-bawa nama gubernur dalam menyosialisasikan diri mereka jelang Pilwali Kota Surabaya, banyak yang mengira Gubernur Khofifah memihak pada tokoh calon tertentu.

"Padahal tidak. Baik ke personal maupun kepada partai. Ibu memastikan bahwa beliau ada pada posisi equal distance pada semua pihak," pungkas Trisnadi.