Panglima TNI Deteksi akan Ada Penyerangan Kantor KPU, Marsekal Hadi Tjahjanto Perintahkan ini

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendeteksi akan ada aksi ujuk rasa hingga penyerangan pada kantor-kantor KPU dan Bawaslu

Editor: Tri Mulyono
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI/Kolonel Sus Taibur Rahman
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin Apel Kesiapsiagaan PPRC TNI tahun 2019, bertempat di Taxi Way Skadron Udara 32 Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/5/2019). 

Salah satu tokoh pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengunggah cuitannya, Minggu (5/5/2019) sore.

"Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal. Ibu2 katakan, "Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar!

Kemudian datang seorang LetKol AD, "Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!"

Rupanya, bagian akhir dari unggahan itu membuat TNI AD angkat bicara.

Senin (6/5/2019) siang, Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa sengaja menggelar temu wartawan singkat di kantornya.

Pertama, Andika menegaskan bahwa TNI AD atau Babinsa tak memiliki data perolehan suara Pemilu 2019 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti yang dikatakan Rizal tersebut.

"Tidak benar bahwa TNI AD atau Babinsa memiliki data atau hasil Pemilu. Karena kami tidak ditugaskan mendata (hasil Pemilu 2019)," ujar Andika.

Bahkan, personel TNI yang ditugaskan membantu pengamanan pemungutan suara tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS, melainkan berada di sekitar saja.

Personel TNI masuk TPS apabila diminta oleh penyelenggara Pemilu setempat maupun unsur kepolisian.

Itu pun terjadi hanya pada situasi tertentu saja.

Misalnya, pada situasi yang membutuhkan keberadaan personel TNI.

"Jadi, tugas TNI AD sebagaimana yang ditugaskan Mabes TNI hanyalah pengamanan. Mulai dari masa kampanye, distribusi logistik, ketika pelaksanaan dan sampai selesainya nanti. Tugas kami purely pengamanan," lanjut dia.

Andika menilai, pernyataan Rizal tersebut agak aneh.

Sebab, hingga saat ini saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan perolehan suara berjenjang.

Lantas, bagaimana mungkin TNI AD dibilang sudah mempunyai hasil Pemilu, sedangkan KPU saja belum?

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved