Reaksi Anies Baswedan setelah Jokowi Putuskan Ibukota Jakarta Dipindah ke Luar Jawa

SURYA.CO.ID, JAKARTA -  Reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah Presiden Jokowi memutuskan Ibukota dipindah ke luar Jawa sangat ditunggu masyarakat.

Anies Baswedan pun menyatakan keputusan pemerintah memintah ibukota Jakarta ke luar Jawa tidak memengaruhi pembangunan Jakarta.

Ia menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis  karena yang dipindah ke luar Jawa hanya pusat pemerintahan Indonesia.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

• Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Saran Inul Daratista Dapat Banyak Dukungan

• Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa, Ini 3 Kota yang Jadi Pilihan di Kalimantan

• Begini Permintaan Eks Panglima GAM pada Mahfud MD Soal Komentar Aceh Provinsi Garis Keras

• Kronologi Uang Rp 100 Juta di Rekening Lenyap Usai Dapat Telepon via Whatsapp, Ada Kejanggalan

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke luar Jawa.

Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah.

Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

• Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Saran Inul Daratista Dapat Banyak Dukungan

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu.

Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun.

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa (19/3/2019) siang.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya.

Berikut infrastruktur yang dimaksud:

- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun

- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun

- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun

- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun

- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun

- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun

- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Banjir Jadi Alasan Ibu Kota Harus Pindah dari Jakarta

Salah satu alasan yang mengharuskan ibu kota Indonesia harus pindah dari DKI Jakarta adalah banjir.

Hal itu juga berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, selain banjir, kemacetan juga menjadi faktor lainnya.

Rugi akibat kemacetan yang terjadi di Indonesia sudah hampir ratusan triliun.

"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Mengenai masalah banjir, Bambang menyebutkan DKI Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," jelas dia.

Adapun, kata Bambang, penurunan permukaan air tanah di Utara Jakarta rata-ratanya 7,5 cm per tahun dan pada rentang 1987-2007 sudah mencapai 60 cm dan angka ini akan terus meningkat mencapai 120 cm selama penggunaan air tanah masih banyak dilakukan.

Sedangkan air laut, kata Bambang kenaikannya rata-rata 4-6 cm per tahun karena perubahan iklim.

"Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di jakarta 96% sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk," kata dia.

Dalam kajian Bappenas, Bambang mengungkapkan ibukota Indonesia harus mencerminkan identitas Indonesia, atau sebagai kota berkelas internasional, atau dengan istilah smart, green, and beautiful city.

Adapun, jika benar wacana pemindahan ibukota akan direalisasikan maka berdasarkan usulan Bappenas ibukota yang dimaksud adalah hanya sebagai fungsi pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif.

Kemudian ada soal kehakiman dan kejaksaan, baik MK dan institusi lainnya.

Lalu, sektor keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI.

Sedangkan fungsi jasa keuangan, seperti OJK, Bank Indonesia, dan BKPM tetap di Jakarta.

Sehingga, kata Bambang, nantinya DKI Jakarta hanya menjadi pusat bisnis yang cakupannya sampai regional dalam hal ini Asia Tenggara.

"Dan kemudian momen pemindahan ibukota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga, sehingga untuk Bapak Kemenpan ini adalah saat yang baik untuk melakukan resizing dari ASN itu sendiri," ungkap dia.

Jangan Ulang Kesalahan di Jakarta

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus dikaji dengan matang.

Menurut dia, dengan kajian matang, maka ibu kota yang baru tak akan "berwajah" sama dengan Jakarta.

"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi ketika dihubungi, Senin (29/4/2019).

Dia memahami bahwa wacana ini muncul beratnya beban yang dipikul Ibu Kota DKI Jakarta.

Jakarta dinilai terlalu padat karena memegang dua fungsi yaitu sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.

"Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta, banjir pun begitu," ujar Baidowi.

Hal ini harus dicegah di Ibu Kota yang baru nantinya.

Oleh karena itu, pemerintah harus merancang sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, dan faktor keamanannya.

"Jangan pula di Ibu Kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Pria ini Melihat Kehadiran Almarhumah Suzanna di Pantai Selatan Bersama Kanjeng Ratu Kidul

• Ibu Aa Gym Sempurnakan Tahlil saat Sakaratul Maut, Alhamdulillah, Allah Turunkan Hujan Setelah itu

• Curhat Pilu Ayah Kandung Nikita Willy, Ingatkan Sang Anak Agar Tak Bohong dan Sombong, Bapak Sakit

• VIDEO Suami Bunuh Diri Tak Mampu Nafkahi Batin Istri, Ada Keanehan di Kemaluan Korban  

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : "Ibu Kota Akan Dipindah, Anies Pastikan Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus"