IPW Imbau Polisi Tak Heboh Sikapi Reuni Akbar Alumni 212, sebab Jumlahnya Tak Lebih 20 Ribu Orang

SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch ( IPW), Neta S Pane mengimbau kepolisian tak terlalu heboh menghadapi aksi Reuni Akbar Alumni 212.

"Polda Metro Jaya tidak perlu terlalu heboh menyikapi aksi Reuni 212 ( Reuni Akbar Alumni 212) di Monas, Jakarta. Sebab aksi Reuni 212 tidak seheboh yang dibayangkan masyarakat, karena hanya diikuti tidak lebih dari 20 ribu orang," ujar Neta.

Dari penelusuran IPW ke kantong-kantong massa Islam di Jakarta, ia mengatakan sikap antusiasme mengikuti Reuni Akbar Alumni 212 tergolong rendah.

• Sebut Jokowi Banci, Habib Bahar Dilaporkan ke Polda Metro, Ini 4 Fakta Sosoknya. Yusril Sarankan Ini

• Ada Reuni Akbar Alumni 212 Tandingan Kapitra Ampera, Novel Bamukmin Khawatir Ada Gesekan

Menurutnya, sikap antusias hanya terlihat di kalangan eks HTI, sebagian anggota FPI, dan beberapa kelompok yang selama ini dikenal sebagai garis keras.

"Sementara partai-partai pendukung capres cawapres Prabowo Sandi masih ragu untuk ikut dalam Aksi Reuni 212. Mereka khawatir dicap sebagai partai radikal," ujarnya.

Neta melihat rendahnya sikap antusias untuk mengikuti aksi Reuni 212, dikarenakan sebagian menilai 'sengketa' dengan Ahok sudah selesai.

Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi bersentimentil dengan reuni. Polda Metro Jaya, kata dia, diminta menyikapi aksi tersebut dengan wajar dan tidak berlebihan, sehingga tidak muncul kesan lebih banyak polisi ketimbang massa yang reuni.

• Novel Bamukmin Klaim Reuni Akbar Alumni 212 Dihadiri 4 Juta Orang, 20 Ribu Polisi Dikerahkan

• Alasan Pengamat Gun Gun Heryanto Sarankan Jokowi dan Prabowo Hadir di Reuni Akbar Alumni 212

Meski demikian jajaran Polda Metro Jaya tetap harus siaga dan tegas serta profesional.

"Artinya, jika ada kelompok kelompok massa yang bertindak radikal dan anarkis, jajaran Polda Metro Jaya jangan takut untuk menindaknya dan memproses para pelakunya secara hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, IPW berharap menjelang penutupan tahun 2018 serta menyongsong awal tahun politik 2019, semua pihak harus bisa menjaga ketertiban ibukota Jakarta.

• Peserta Reuni 212 Asal Surabaya Mulai Berangkat ke Jakarta Pakai Kereta Api

• Reaksi Marsha Aruan, Kekasih El Rumi usai Tahu Ahmad Dhani Dituntut 2 Tahun Penjara

"Polda Metro Jaya sebagai garda terdepan penjaga keamanan Jakarta harus mampu menjamin stabilitas dan ketertiban ibukota. Khusus menghadapi massa Reuni 212, jajaran Polda Metro Jaya santai saja dan jangan heboh, karena jumlah massanya tidak sebanyak yang dihebohkan medsos," pungkasnya.

20 Ribu Personel Polisi Disiapkan
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah merencanakan skema pengamanan untuk Reuni Akbar Alumni 212.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan puluhan ribu untuk mengamankan aksi ini.

"Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan yang akan digunakan untuk mengamankan," ujar Argo.

Terkait dengan jumlah massa yang akan ikut pada Reuni Akbar Alumni 212 ini, Argo mengaku pihaknya masih mendata. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah massa.

"Masih kita data ya. kita belum dapatkan pastinya," tutur Argo. Sementara untuk lalu lintas, pihak kepolisian masih akan melihat situasi massa.

Kombes Pol Argo Yuwono juga mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan surat pemberitahuan aksi Kontemplasi 212 yang digagas oleh politisi PDI-P, Kapitra Ampera.

"Memang ada surat masuk, ada pemberitahuan. Yang diinisiasi oleh Pak Kapitra yang berkaitan dengan hal yang sama, di tempat yang sama," ujar Argo.

Namun Argo mengungkapkan pihaknya meminta aksi yang digelar untuk menandingi Reuni Akbar Alumni 212 tersebut ditunda.

Keputusan tersebut diambil setelah laporan dari pihak intelijen.

"Tapi setelah intelijen ada pemberitahuan yang akan melihat seperti apa. dan dari intelijen menyarankan kepada panitia untuk ditunda pelaksanaannya. Kita menyarankan untuk ditunda," ujar Argo.

Seperti diketahui, politikus PDIP Kapitra Ampera, menggagas aksi tandingan saat reuni 212 digelar di Monas.

Sebagai alumni peserta aksi bela Islam 212, eks pengacara Habib Rizieq ini keberatan terhadap diselenggarakannya Reuni Akbar Alumni 212 dan memilih menggelar aksi tandingan bernama Kontemplasi 212.

Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengingatkan panitia dan peserta Reuni Akbar Alumni 212 agar tidak berkampanye.

Menurut dia, kampanye dapat dilakukan jika peserta aksi telah meminta izin KPU RI dan mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Namun, metode kampanye dengan cara rapat terbuka hanya dapat dilakukan, pada 23 Maret-12 April 2019.

"Izin ke KPU ada surat tanda. Mereka melakukan pertemuan terbatas. Kalau di arena terbuka jangan, kalau tertutup di gedung boleh silakan," ujar Bagja.

"Pertama, dilarang kampanye, baik capres, parpol, caleg, dan calon anggota DPD, semua nggak boleh. Kedua, menghina atau menyampaikan ujaran kebencian. Kemudian, mengganggu ketertiban juga tak boleh," tambahnya.