DPP Tak Bisa Lagi Ubah Calon Kepala Daerah Usulan DPD

SURYA.co.id | SURABAYA - Selain menghapus jabatan ketua harian (Kahar), Partai Demokrat juga membuat tiga kebijakan penting yang akan tertuang AD/ART.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan, dalam sidang komisi A yang membahas AD/ART partai, sebenarnya ada empat keputusan penting yang ditepati.

Pertama, penghapusan jabatan kepala harian dalam struktur kepengurusan periode 2015-2020. Kedua, menderivasi kewenangan naik satu tingkat.

Ketiga, direktur eksekutif (DE) yang awalnya lembaga tersendiri dan mempunyai otoritas besar, sekarang dibawah Sekjen dan menjalankan fungsi staf atau kesekretariatan.

"Keempat, terkait pengurusan yang sifatnya keluar, seperti ke KPU," ujar Pakde Karwo, Rabu (13/5/2015) usai mengikuti sidang komisi A, di arena kongres, Hotel Shangri-La.

Menurut Pakde Karwo, empat keputusan tersebut merupakan pengejawantahan pemikiran dan keinginan yang disampaikan Ketua Umum SBY saat pembukaan kongres.

"Beliau (SBY) kan ingin lebih dekat dengan kader di DPD dan DPC, makanya kebijakan di AD/ART diubah," terangnya.

Pakde menyebut, untuk mencapai keputusan terhadap empat hal itu, sempat terjadi perdebatan serius dan keras antar peserta sidang komisi A.

"Karena perdebatannya agak keras, beberapa peserta yang tidak tertib dalam menyampaikan usulan kita keluarkan dari ruangan," beber politisi, yang juga Gubernur Jatim.

Khusus menderivasi kewenangan naik satu tingkat, kebijakan ini akan diterapkan dalam Pilkada Kabupaten/Kota serentak yang digelar 9 Desember nanti.

Calon Bupati/Wali Kota yang diusung PD, kata Pakde Karwo akan ditetapkan berdasar usulan dari DPD.

"Nama yang diberi rekom tidak akan keluar dari usulan DPD," tegasnya.

Untuk Ketua DPRD yang mengusulkan juga DPD. Sementara penentuan Ketua Fraksi dan Komisi menjadi kewenangan penuh DPD.

"Dengan perubahan AD/ART ini, saya yakin organisasi akan menjadi efektif," tandas Pakde Karwo.