Pilkada 2018
FAM GMNI Minta Penyalahgunaan Program PKH Untuk Pilgub Diusut Tuntas
Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) mendesak agar dugaan penyimpangan PKH untuk Pilgub Jatim diusut tuntas.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Eben Haezer Panca
lihat foto
SURYA.co.id | SURABAYA - Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) menyebut kasus penyalahgunaani Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kontestasi Pilgub di Jawa Timur sudah tidak bisa ditolerir.
"Kami melihat di lapangan, gerakan tersebut sangatlah terstruktur, masif, dan sistematis," ujar Rangga Bisma Aditya, Ketua FAM GMNI Jatim, pada rilis yang diterima redaksi Harian Surya, Rabu (25/4/2018).
Untuk diketahui, sebelummya seorang sejumlah warga penerima manfaat Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan melaporkan seorang pendamping PKH ke Panwaslu Lamongan Jawa Timur, Rabu (25/4/2018).
.
Para pelapor ini adalah warga penerima manfaat PKH asal Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng.
Mereka melaporkan seorang pendamping telah melakukan kampanye dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan Cagub yang akan maju dalam Pilgub Jatim nanti.
Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi.
Padahal menurut FAM GMNI, program prioritas Presiden Joko Widodo dalam pengentasan kemiskinan memiliki tujuan mulia.
Yakni, membantu warga masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup lebih sejahtera.
"Janganlah tujuan mulia tersebut yang tertuang dalam Nawacita, ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik electoral semata," kesalnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk tak terpengaruh terhadap ajakan politik uang tersebut.
"Kami meminta warga masyarakat untuk memahami bahwa Program PKH adalah program pemerintah pusat. Sehingga, tak ada sangkut pautnya dengan pilgub. Jika dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau," tegasnya.
Sedangkan kepada para pendamping, Rangga juga berpesan untuk tak menggunakan sumber daya program sebagai bahan kampanye.
Sekalipun, salah satu peserta Pilgub kali ini adalah mantan menteri sosial, Khofifah Indar Parawansa.
Yang juga memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa.
"Namun, kami menegaskan bahwa kontestan pilgub jatim tersebut bukanlah menteri lagi. Jadi jangan lagi atur mengatur program pemerintah," urainya.
"Biarkan program pemerintah jalan tanpa ada unsur politisir meskipun terkesan di permukaan bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum," lanjutnya.
