Program Cawali Malang Belum Menyentuh Keluarga

SURYA Online, MALANG – Prof Dr Mas’ud Said menyayangkan paparan keenam pasangan calon wali (cawali) kota Malang pada acara Debat Cawali di Hotel Gajah Mada Malang, Minggu malam (19/5/2013), belum ada yang menyentuh fokus perbaikan keluarga dan anak di Malang.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menuturkan keenam pasangan cawali hanya menjabarkan perbaikan kehidupan bagi warga Malang.

“Yang dimaksud warga Malang oleh para cawali ini masih terlalu general, belum mengerucut,” kata Mas’ud saat ditemui usai acara.

Mas’ud menjelaskan jika para cawali yang menjabat nanti memberdayakan keluarga dan anak di Kota Malang, kesejahteraan yang dimaksudkan para cawali ini akan terjadi dengan sendirinya.

“Keluarga itu adalah hal mendasar dari suatu masyarakat. Kalau keluarga kuat, otomatis masyarakat sejahtera. Dan saya belum temukan itu di paparan para calon,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malang, Hendry, menargetkan berkurangnya angka golput pada pilwali kali ini.

Hendry membeberkan pada Pilwali 2008 angka golput di Malang mencapai 29 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

“Pada tahun ini saya optimis mampu kami tekan hingga di bawah 15 persen saja,” tandas Hendry.

Hendry menuturkan beragam cara sosialisasi pilwali telah dilakukan KPU Malang, mulai dari sosialisasi ke sekolah, kampus, lembaga pemasyarakatan, dan tempat-tempat lain yang pada pilwali 2008 banyak golput.

“Bahkan kami buat juga baliho, mascot pilwali, dan iklan di media cetak. Kami optimis tidak lebih 15 persen itu,” urainya.

Menurut Hendry, faktor penyumbang suara golput terbanyak adalah warga Malang yang bekerja di luar kota. Perbandingan warga Malang yang berdomisili di luar kota ini ketimbang warga golput yang ada di Malang melebihi 50 persen.

“Kalau saya tidak lupa datanya bisa sampai 70 persen warga golput Malang yng ada di luar Malang,” bebernya.

Hendry mengatakan tidak bisa menghapus nama-nama warga Malang di luar kota karena mereka tetap terdaftar sebagai DPT resmi.

“Kalau saya hapus, malah saya yang nanti dipidanakan,” ujarnya.

Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB), Ngesti Dwi Prasetyo, menambahkan hari pertama masa tenang kampanye, PPOTODA menemukan indikasi money politik yang dilakukan satu pasangan cawali di beberapa kecamatan.

Dalam rilis PPOTODA yang dikirim ke email Surya online, Ngesti membeberkan ada dua kecamatan yang disusupi money politik, yaitu Blimbing dan Lowokwaru.

“Modusnya koordinator tim sukses mengumpulkan warga dan memberikan uang Rp 25.000 langsung. Rp 25.000 lagi akan diberikan setelah warga memilih pasangan tertentu. Panwaslu harus segera bertindak dan warga jangan mau menerima uang itu,” ucap Ngesti.