Digitalisasi Bansos, Pemerintah Uji Coba Program Parlinsos di Surabaya

Fifi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. 

Ia meminta warga tidak sembarangan membagikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.

Perbaiki Akurasi Penyaluran Bansos

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Surabaya dipilih menjadi lokasi uji coba setelah pelaksanaan tahap pertama dilakukan di Banyuwangi.

Program ini bertujuan memperbaiki akurasi penyaluran bansos yang selama ini masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran.

"Seperti kita ketahui bahwa hasil data dari DTSEN menunjukkan masih banyak proses bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi target Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kita perbaiki, dimulai dari data. Dengan digitalisasi inilah kita akan memperbaiki data dan memastikan penerima bantuan itu tepat sasaran," kata Robben.

Menurut Robben, perbaikan data menjadi kebutuhan mendesak. Hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan sekitar 45 persen penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako terindikasi tidak tepat sasaran. 

Robben menjelaskan, sistem baru ini akan menggantikan mekanisme lama yang mengandalkan usulan berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kepala daerah. 

Menurutnya, proses tersebut memakan waktu lama dan masih membuka ruang subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan.

"Kalau yang lama mekanismenya melalui jalur formal dan partisipasi. Usulan harus naik dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kepala daerah. Prosesnya cukup panjang dan sering kali masih ada unsur subjektivitas," ujarnya.

Dasar Penerapan Parlinsos Tahun 2027

Robben menambahkan, hasil uji coba tahun ini akan menjadi dasar penerapan Parlinsos secara nasional pada 2027. 

"Kalau daftar saja hanya satu menit, lalu dianalisis sistem hanya butuh 1 sampai 15 menit untuk menghasilkan kesimpulan layak atau tidak menerima bantuan. Sebelumnya proses itu bisa memakan waktu sampai tiga bulan," katanya.

Melalui sistem digital yang terintegrasi lintas instansi, warga cukup melakukan pendaftaran melalui platform yang disediakan pemerintah. Data yang masuk kemudian diverifikasi secara otomatis menggunakan berbagai sumber data resmi.

Buka Pendaftaran Warga

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, mengatakan uji coba di Surabaya sekaligus membuka pendaftaran warga melalui sistem baru tersebut.

"Data itu dinamis. Ke depan siapapun dan kapanpun bisa mendaftar lewat sistem ini. Tidak hanya untuk bansos, tetapi juga berbagai program subsidi lainnya. Pemerintah sedang membangun sistem penargetan terpadu yang memanfaatkan data lintas instansi, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses masyarakat," kata Rahmat.

BACA BERITA SURYA.co.id LAINNYA DI GOOGLE