Digitalisasi Bansos, Pemerintah Uji Coba Program Parlinsos di Surabaya

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat menguji coba program Partisipasi Lindungi Sosial (Parlinsos) di Kota Surabaya untuk digitalisasi bansos.
• Program ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
• Integrasi data lintas instansi memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan selesai dalam hitungan menit.
• Hasil uji coba ini akan menjadi dasar penerapan Parlinsos secara nasional pada tahun 2027.

SURYA.co.id, SURABAYA - Pemerintah pusat mulai menguji coba program Partisipasi Lindungi Sosial (Parlinsos) di Kota Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Uji coba digelar di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico serta Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 warga ini menjadi bagian dari uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Berlangsung ribuan penerima lainnya, Surabaya merupakan satu dari 42 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai daerah percontohan program tersebut.

Reformasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi bansos bukan sekadar memindahkan proses manual ke aplikasi digital. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola pelayanan publik agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Surabaya Jadi Pilot Project Program Indonesia-UEA Cegah Sampah Plastik ke Laut

"Digitalisasi bansos ini bukan sekadar urusan migrasi dari cara manual ke aplikasi digital. Ini adalah perbaikan tata kelola agar semua data bisa terverifikasi dengan baik, memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan pada ujungnya warga yang memang berhak mendapatkan bantuan bisa tepat sasaran," kata Fifi.

Integrasi Data

Fifi menjelaskan, peran Komdigi dalam program ini adalah menyediakan infrastruktur integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Dengan integrasi tersebut, proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.

"Komdigi menyediakan jalan tol terkait data. Jadi semua data yang ada di kementerian dan lembaga bisa disatukan dan diakses secara mudah," ujarnya.

Data yang digunakan dalam proses verifikasi berasal dari berbagai instansi pemerintah. Di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Samsat, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), BPJS, hingga sejumlah lembaga lainnya.

Melalui integrasi tersebut, proses verifikasi yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga bulan kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Proses Pendaftaran dan Verifikasi

Proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua menit, sedangkan verifikasi data berlangsung sekitar 15 menit.

"Kalau dulu bisa tiga bulan. Sekarang dengan digitalisasi bisa hitungan menit. Kalau hanya mendaftar, satu sampai dua menit selesai. Jadi verifikasi benar-benar lebih cepat dan akurat agar warga yang berhak tidak terlempar dari daftar penerima bantuan," jelasnya.

Fifi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. 

Ia meminta warga tidak sembarangan membagikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.

Perbaiki Akurasi Penyaluran Bansos

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Surabaya dipilih menjadi lokasi uji coba setelah pelaksanaan tahap pertama dilakukan di Banyuwangi.

Program ini bertujuan memperbaiki akurasi penyaluran bansos yang selama ini masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran.

"Seperti kita ketahui bahwa hasil data dari DTSEN menunjukkan masih banyak proses bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi target Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kita perbaiki, dimulai dari data. Dengan digitalisasi inilah kita akan memperbaiki data dan memastikan penerima bantuan itu tepat sasaran," kata Robben.

Menurut Robben, perbaikan data menjadi kebutuhan mendesak. Hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan sekitar 45 persen penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako terindikasi tidak tepat sasaran. 

Robben menjelaskan, sistem baru ini akan menggantikan mekanisme lama yang mengandalkan usulan berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kepala daerah. 

Menurutnya, proses tersebut memakan waktu lama dan masih membuka ruang subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan.

"Kalau yang lama mekanismenya melalui jalur formal dan partisipasi. Usulan harus naik dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kepala daerah. Prosesnya cukup panjang dan sering kali masih ada unsur subjektivitas," ujarnya.

Dasar Penerapan Parlinsos Tahun 2027

Robben menambahkan, hasil uji coba tahun ini akan menjadi dasar penerapan Parlinsos secara nasional pada 2027. 

"Kalau daftar saja hanya satu menit, lalu dianalisis sistem hanya butuh 1 sampai 15 menit untuk menghasilkan kesimpulan layak atau tidak menerima bantuan. Sebelumnya proses itu bisa memakan waktu sampai tiga bulan," katanya.

Melalui sistem digital yang terintegrasi lintas instansi, warga cukup melakukan pendaftaran melalui platform yang disediakan pemerintah. Data yang masuk kemudian diverifikasi secara otomatis menggunakan berbagai sumber data resmi.

Buka Pendaftaran Warga

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, mengatakan uji coba di Surabaya sekaligus membuka pendaftaran warga melalui sistem baru tersebut.

"Data itu dinamis. Ke depan siapapun dan kapanpun bisa mendaftar lewat sistem ini. Tidak hanya untuk bansos, tetapi juga berbagai program subsidi lainnya. Pemerintah sedang membangun sistem penargetan terpadu yang memanfaatkan data lintas instansi, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses masyarakat," kata Rahmat.

BACA BERITA SURYA.co.id LAINNYA DI GOOGLE