Pemkab Gresik Percepat Perbaikan Jalan Poros Desa Meski Fiskal Terbatas

“Ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap pola pembangunan bertahap tersebut dapat diterapkan pada proyek jalan poros desa, hingga seluruh target pembangunan dapat dituntaskan pada akhir masa kepemimpinannya.

DPRD Sebut Kebutuhan Jalan Poros Desa Rp2,8 Triliun

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M Syahrul Munir, menegaskan lembaganya mendukung penuh fokus pembangunan JPD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.

Menurut Syahrul, tantangan terbesar dalam pembangunan jalan poros desa adalah tingginya kebutuhan anggaran dibanding kemampuan keuangan daerah.

Fakta Pembangunan JPD Gresik:

• Menjadi prioritas pembangunan 2026-2027
• Hampir seluruh kecamatan membutuhkan penanganan
• Kebutuhan anggaran diperkirakan Rp2,8 triliun
• Pembangunan dilakukan bertahap dan berbasis prioritas

“Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelas Syahrul.

DPRD Dorong Semangat Gotong Royong Kembali Hidup

Selain menyoroti aspek anggaran, DPRD Gresik juga mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga infrastruktur desa.

Syahrul menilai, partisipasi masyarakat tetap diperlukan agar kondisi jalan desa dapat terawat dengan baik, sembari menunggu program pembangunan pemerintah berjalan secara bertahap.

“Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” katanya.