Pinjaman Rp 800 Miliar Disiapkan, Surabaya Segera Garap JLLB dan Jalan Wiyung–Gresik

Ringkasan Berita:

• Pemkot Surabaya resmi gandeng PT SMI untuk pembiayaan alternatif senilai Rp 800 miliar.
• Dana difokuskan pada dua proyek utama: JLLB Sememi (Rp300 miliar) dan pelebaran Jalan Wiyung–Menganti (Rp585 miliar).
• Target rampung April 2027, proyek diharapkan kurangi kemacetan, tingkatkan konektivitas, dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.  

SURYA.co.id, SURABAYA - Pemkot Surabaya resmi menjalin kerja sama pembiayaan alternatif dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). 

Kerja sama berupa pinjaman ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.

Skema tersebut menjadi salah satu terobosan percepatan pembangunan di tengah sempitnya ruang fiskal daerah. 

Khususnya, untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Perjanjian pembiayaan ini mencakup total sekitar Rp800 miliar. 

Fokus Dua Proyek Utama Kota Surabaya

Dana tersebut difokuskan untuk dua proyek utama, yakni pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di kawasan Sememi dan pelebaran Jalan Wiyung menuju Menganti, perbatasan Kabupaten Gresik.

Baca juga: Aturan Baru RPH Surabaya, Idul Adha 2026 Fokus Jasa Pemotongan Tak Jual Sapi Kurban

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyebut pembiayaan ini merupakan bagian dari rencana besar pembangunan infrastruktur tahun 2026 yang diharapkan segera terealisasi. 

“Harapan kami ke depan, apa yang sudah direncanakan DPRD tahun 2026 ini bisa segera direalisasikan,” kata Bahtiyar saat dikonfirmasi SURYA.co.id, di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Dari total pinjaman tersebut, Rp300 miliar dialokasikan untuk proyek JLLB, sedangkan Rp585 miliar untuk pelebaran Jalan Wiyung. 

Pencairan Dana Sesuai Kebutuhan Proyek

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pinjaman ini dikenai bunga cukup kompetitif dengan masa pinjaman hingga masa kerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berakhir. 

Bahtiyar menjelaskan, pencairan dana dilakukan bertahap sesuai kebutuhan proyek. Dengan begitu, penggunaan anggaran tetap terukur dan sesuai perencanaan.

“Pencairannya mengikuti kebutuhan proyek. Jadi tidak serta-merta uang cair lalu digunakan tanpa perencanaan. Semua sudah dihitung, mulai dari kebutuhan lahan, konstruksi, hingga detail teknis lainnya,” jelasnya.

Melalui Proses Panjang

Sebelum dilakukan penandatanganan pada Jumat (24/4/2026) lalu, ia menegaskan bahwa kerja sama pembiayaan ini telah melalui proses panjang. Mulai dari persetujuan DPRD hingga kementerian terkait. 

Skema pembiayaan alternatif ini bahkan mulai menjadi tren yang didorong pemerintah pusat dan diterapkan di sejumlah daerah.