Jukir Surabaya Protes Sanksi Tipiring, Dishub Ungkap Skema Bagi Hasil Terbaru

Ringkasan Berita:

• Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) memprotes sanksi tipiring dan prosedur perpanjangan KTA yang dianggap kurang sosialisasi.
• Dishub Surabaya, Jatim, menegaskan skema bagi hasil parkir kini lebih menguntungkan jukir, yakni sebesar 40 persen.
• Jukir resmi dijanjikan perlindungan hukum dan pembagian atribut rompi rutin dua kali setahun untuk membedakan dengan jukir liar.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) melakukan pertemuan intensif dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (30/1/2026).

Pertemuan ini dipicu oleh gelombang protes para juru parkir (jukir), terkait penerapan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) oleh pihak kepolisian.

Dalam forum tersebut, suasana sempat menghangat saat para jukir meminta klarifikasi mengenai sinkronisasi kebijakan Dishub dengan penindakan di lapangan.

Namun, diskusi segera meluas ke berbagai persoalan krusial yang selama ini mengganjal kesejahteraan mereka.

Baca juga: Jukir Surabaya Ancam Mogok Setor Retribusi Buntut Razia Tipiring Polisi

Alasan Jukir Enggan Perpanjang KTA

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut, adalah masalah Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi. Banyak jukir terjaring razia tipiring karena masa berlaku KTA mereka telah habis.

Wakil Ketua PJS, Feri Fadli, mengungkapkan bahwa anggapan jukir sengaja melanggar aturan adalah keliru. Menurutnya, ada kendala administratif dan minimnya sosialisasi yang membuat jukir ragu memperpanjang identitas mereka.

"Kami bukannya tidak mau memperpanjang, tapi ada aturan yang diubah tanpa diskusi dengan kami. Ada persyaratan pembukaan rekening bank dan dokumen bermaterai yang isinya belum kami pahami sepenuhnya," ujar Feri.

Beberapa poin keberatan yang disampaikan PJS meliputi:

• Kurangnya Sosialisasi: Perubahan aturan KTA dinilai mendadak dan tidak melibatkan paguyuban.
• Transparansi Dokumen: Jukir merasa takut menandatangani draf kontrak yang belum mereka baca detailnya.
• Kebutuhan Atribut: Permintaan penambahan rompi dan peluit agar jukir resmi mudah dibedakan dari jukir liar.

Masa Depan Parkir Digital dan Bagi Hasil

Selain masalah administratif, PJS juga menyinggung soal rencana modernisasi melalui parkir digital atau non-tunai.

Feri menegaskan, bahwa pihaknya tidak menolak teknologi, namun menuntut payung hukum yang jelas terkait kesejahteraan petugas di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, memastikan bahwa sistem bagi hasil saat ini sudah sangat menguntungkan jukir.

"Persentase bagi hasil telah kami naikkan dari 20 persen menjadi 40 persen untuk jukir, sementara 60 persen masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini sudah sesuai aturan Pemerintah Pusat terkait Pajak dan Retribusi Daerah," tegas Trio.

Solusi Dishub: Seragam Gratis dan Jaminan Keamanan

Untuk meredam keresahan, Dishub menjanjikan akan lebih rutin membagikan atribut pendukung.

Trio menyatakan, bahwa jukir yang patuh aturan tidak perlu takut dengan penindakan kepolisian.

"Kalau jukir memakai rompi, membawa peluit dan menunjukkan KTA aktif, insya Allah aman. Kami akan membagikan rompi baru pada Juni mendatang, dengan jatah dua rompi per tahun untuk setiap petugas," tambahnya.

Dishub Surabaya berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi. Harapannya, digitalisasi parkir di Kota Pahlawan dapat berjalan tertib tanpa mengesampingkan nasib para juru parkir resmi.