Said Abdullah Minta Pemerintah Pusat dengarkan Aspirasi Daerah setelah DPR Tambah TKD Rp43 Triliun

Sebagai solusi, Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien.

“Kedua pihak harus duduk satu meja dan mengikuti ketentuan UU HKPD. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pusat dan daerah,” tegas dia.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memperbesar porsi dana insentif fiskal, dana bagi hasil, serta membuka peluang pinjaman daerah berbasis kinerja.

“Pemerintah bisa memperkuat mekanisme fiskal daerah tanpa harus membebani APBN, misalnya melalui kemitraan dengan sektor swasta atau skema pinjaman daerah yang terukur,” ujar dia.

Said berharap keputusan terkait TKD tidak menghambat pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya efektivitas penggunaan dana demi kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya besarannya, tapi bagaimana dana itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas dia.