Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono: P-APBD 2025 Fokus Program Pro Rakyat, Tak Ada Kenaikan Gaji!

Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang berfokus pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025

Editor: Adrianus Adhi
surya/Yusron Naufal Putra (yusronnaufal8)
Program Pro Rakyat - Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang berfokus pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan anggaran ini secara tegas diarahkan untuk memperkuat program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

SURYA.co.id, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang berfokus pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan anggaran ini secara tegas diarahkan untuk memperkuat program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono kepada SURYA.co.id pada Kamis (4/9/2025).

"Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako," ujar Deni.

Ia menambahkan, anggaran perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan refleksi dari komitmen serius DPRD dan pemerintah daerah dalam menanggapi kebutuhan riil di lapangan.

Deni menjelaskan bahwa proses pembahasan P-APBD dilakukan dengan cermat, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran.

Baca juga: DPRD Jatim Deni Wicaksono Sidak ke SMAN 1 Kampak Trenggalek, Respons Demo Siswa Soal Iuran

Pendekatan yang responsif terhadap situasi ekonomi dan sosial terkini di Jawa Timur menjadi prioritas. 

Prioritas Peningkatan Beasiswa dan Pasar Murah

Menurut Deni, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati beberapa prioritas utama.

Salah satunya adalah program beasiswa yang akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

"Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah," jelas Deni.

Selain beasiswa, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

"Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat," tambahnya.

Baca juga: Asia Tenggara Bersatu: Pengguna di Malaysia Kirim Dukungan ke Driver Surabaya saat Demonstrasi

Penyaluran bantuan sosial ini akan dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Deni memastikan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang berhak. Data penerima akan diverifikasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

 Alokasi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Desa 

Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

"Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Deni menegaskan bahwa anggaran kunjungan kerja/diklat ke luar negeri untuk tahun ini dihapuskan.

Anggaran tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Jawa Timur.

"Jadi sepanjang tahun 2025 DPRD Jatim tidak akan menganggarkan/melakukan kunjungan kerja LN," ujarnya.

Baca juga: Siapa Ferry Irwandi? Sosok Konten Kreator yang Viral Ungkap Dalang Demonstrasi Ricuh

Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Jatim memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Tanpa Kenaikan Gaji dan Pengawasan Efektif 

Dalam pembahasan PAPBD tahun 2025, Deni Wicaksono secara tegas menyatakan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD Jatim.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Fokus DPRD Jatim memang mengawal seluruh program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim utk mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Deni.

Ia menambahkan, program-program untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan, menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi program prioritas yang harus dikawal.

Deni menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat.

"Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur," tambahnya.

Baca juga: Kapolda Jatim : Sampaikan Aspirasi dengan Cara yang Santun

=====

Dapatkan berita terkini dan terpercaya seputar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan berbagai peristiwa penting di Jawa Timur, termasuk kabar eksklusif tentang Persebaya Surabaya—langsung dari Harian Surya!

SURYA.co.id menghadirkan rekomendasi bacaan menarik yang tidak boleh Anda lewatkan, mulai dari update seputar klub kebanggaan Bonek, isu strategis daerah, hingga peristiwa terkini dari jantung Jawa Timur.

Bergabung sekarang di platform pilihan Anda:

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved