Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono: P-APBD 2025 Fokus Program Pro Rakyat, Tak Ada Kenaikan Gaji!

Deni memastikan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang berhak. Data penerima akan diverifikasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

 Alokasi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Desa 

Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

"Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Deni menegaskan bahwa anggaran kunjungan kerja/diklat ke luar negeri untuk tahun ini dihapuskan.

Anggaran tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Jawa Timur.

"Jadi sepanjang tahun 2025 DPRD Jatim tidak akan menganggarkan/melakukan kunjungan kerja LN," ujarnya.

Baca juga: Siapa Ferry Irwandi? Sosok Konten Kreator yang Viral Ungkap Dalang Demonstrasi Ricuh

Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Jatim memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Tanpa Kenaikan Gaji dan Pengawasan Efektif 

Dalam pembahasan PAPBD tahun 2025, Deni Wicaksono secara tegas menyatakan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD Jatim.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Fokus DPRD Jatim memang mengawal seluruh program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim utk mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Deni.

Ia menambahkan, program-program untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan, menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi program prioritas yang harus dikawal.

Deni menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat.