Banyak Sopir Keluhkan Barcode Solar Subsidi, Pertamina Buka 147 Helpdesk di Jatim 

Ringkasan Berita:

• Pertamina menyebut harga BBM non subsidi mengikuti mekanisme pasar global. 
• Faktor daya beli masyarakat dan stabilitas nasional tetap jadi pertimbangan utama. 
• Sebanyak 147 helpdesk dibuka untuk atasi kendala QR Code solar subsidi di Jatim. 

SURYA.CO.ID SURABAYA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi bagi Pertamina Patra Niaga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. 

Hal itu diungkapkan oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV.Dumatubun dalam keterangan tertulisnya yang menyebutkan bila produk non subsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Namun sebagai BUMN yang menjalankan mandat strategis negara, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kondisi terkini di masyarakat, daya beli pelanggan golongan pengguna BBM Non Subsidi, serta stabilitas nasional," jelas Roberth, Kamis (07/05/2026).

Pertimbangan Berbagai Faktor

Di dalam implementasinya, Pertamina Patra Niaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain. Pertimbangan itu termasuk kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang.

"Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan kepentingan nasional," ujar Roberth.

Baca juga: Didemo Pengemudi Truk Terkait Penerapan Barcode, Ini Kata Pertamina Patra Niaga

Sementara itu terkait keluhan barcode untuk pembatasan pembelian solar subsidi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasinya. 

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. 

"Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak," ungkap Ahad.

Terkait QR Code Yang Mengalami Kendala 

Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU. 

Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.

Baca juga: Harga Solar Non Subsidi Melonjak, Aptrindo Jatim Siapkan Strategi Bertahan

"Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang," terang Ahad.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Sebagai informasi, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 73,1 persen atau 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang. Sementara itu, 26,9 persen atau sekitar 32 kendaraan masih belum berhasil memperoleh QR Code. 

Baca juga: Imbas Harga BBM Naik: Sopir Truk di Gresik Cemas Solar Subsidi Langka

Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.