Didemo Pengemudi Truk Terkait Penerapan Barcode, Ini Kata Pertamina Patra Niaga

Ringkasan Berita:

• Sopir truk sampaikan 5 tuntutan, mulai dari hapus barcode hingga turunkan tarif tol. 
• Pertamina dengar aspirasi, buka 147 helpdesk untuk verifikasi ulang QR Code. 
• QR Code dimaksudkan agar BBM subsidi tepat sasaran, tapi sistem alami kendala.

SURYA.CO.ID SURABAYA - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima dan menampung aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program Subsidi Tepat, Rabu (29/4/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

"Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak," kata Ahad, Kamis (30/4/2026).

 Bentuk Penyampaian Aspirasi dan Perhatian Pelanggan

Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah. Ahad juga menambahkan, aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan.

Baca juga: Sopir Truk Se-Jatim Kepung Kantor Pertamina Surabaya: Bawa Sound Horeg dan Keranda

"Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada, dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan," jelas Ahad.

Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU. 

Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.

"Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang," lanjut Ahad.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Baca juga: Demo Ribuan Sopir Truk Jatim di Kantor dan Depo Pertamina Surabaya Besok, Ini 5 Tuntutannya

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Sementara itu, dalam aksi demo yang dilakukan di depan kantor Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus di Jalan Jagir, Rabu (29/4/2026), Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Angga Firdiansyah, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi konkret. 

"Terdapat lima poin tuntutan utama yang dibawa dalam aksi kali ini," ujar Angga.

Pertama, hapus barcode BBM Bersubsidi. Mereka menilai sistem barcode gagal total dan justru menyulitkan sopir.