Rekam Jejak Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU yang Diminta Mundur dalam 3 Hari

Ringkasan Berita:

• Syuriyah PBNU meminta Yahya Cholil Staquf mundur dalam tiga hari usai rapat internal.
• Sejumlah pelanggaran AKN NU dan tata kelola jadi dasar keputusan.
• Jika tidak mundur, Gus Yahya akan diberhentikan resmi oleh Syuriyah.

SURYA.CO.ID - Beredar isu pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya sapaannya, diminta mundur dalam waktu tiga hari.

Isu pemakzulan terhadap Gus Yahya mencuat setelah beredar risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dokumen tersebut mencantumkan keputusan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang memberikan waktu tiga hari kepada Gus Yahya untuk melepaskan jabatannya.

"Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi risalah yang ditandatangani KH Miftachul Akhyar pada Jumat, 21 November 2025 dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Masyarakat Lebih Suka Lapor Damkar, Wakapolri Akui Respons Polisi Masih Kalah Cepat

Rapat Syuriyah PBNU yang dihadiri 37 dari 53 pengurus berlangsung sekitar tiga jam.

Dalam pertemuan itu, para pengurus membahas beberapa masalah penting terkait jalannya organisasi.

Salah satu hal yang disorot adalah pemanggilan narasumber untuk acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Narasumber tersebut disebut-sebut memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional.

Syuriyah menilai langkah itu tidak sesuai dengan prinsip dasar NU (Maqashidul Qanun Asasi NU) dan tidak sejalan dengan perjuangan organisasi yang selama ini membela nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, pelaksanaan AKN NU juga dinilai tidak mengikuti aturan resmi organisasi, yaitu Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

Aturan ini antara lain mengatur tata cara pemberhentian dan penggantian pengurus.

Masalah tata kelola keuangan NU ikut menjadi perhatian.

Syuriyah menilai ada beberapa praktik yang perlu dibenahi agar sesuai dengan aturan agama, hukum negara, serta AD/ART organisasi.

Setelah mempertimbangkan seluruh temuan itu, Syuriyah menyerahkan keputusan akhir kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

Hasil musyawarah menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf harus mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia diberi waktu tiga hari untuk menyampaikan pernyataan pengunduran diri.

Jika dalam tiga hari tidak ada respons, maka Syuriyah akan memberhentikan Gus Yahya secara resmi.

Berikut adalah rekam jejak Yahya Cholil Staquf Ketua PBNU yang kini menjadi sorotan.

Rekam Jejak Yahya Cholil Staquf

Sosok yang akrab disapa Gus Yahya ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2021–2026.

Ia memenangkan pemilihan di Muktamar ke-34 NU yang digelar di Lampung pada Jumat (24/12/2021), unggul atas petahana Said Aqil Siradj.

Lahir di Rembang pada 16 Februari 1966, Gus Yahya berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Ayahnya, KH M Cholil Bisri, dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia juga merupakan kakak kandung Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI.

Selain itu, Gus Yahya masih memiliki hubungan keluarga dengan KH Mustofa Bisri (Gus Mus), yang tak lain adalah pamannya.

Sejak masa kuliah, Gus Yahya sudah aktif dalam organisasi. Saat menjadi mahasiswa Fisipol UGM, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat HMI Fisipol UGM Cabang Yogyakarta periode 1986–1987.

Kariernya di tingkat nasional mulai menonjol ketika ia dipercaya menjadi juru bicara Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Peran itu makin memperkuat rekam jejaknya sebagai tokoh muda NU yang dekat dengan dunia kebijakan publik.

Pada 31 Mei 2018, Gus Yahya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menandai keterlibatannya dalam lingkaran strategis pemerintahan.

Pada 2020, kiprah internasional Gus Yahya makin terlihat. Ia terpilih sebagai anggota Komisi Indo-Pasifik di lembaga think tank Inggris, Policy Exchange, sebagaimana diberitakan Harian Kompas edisi 23 Juli 2020.

Komisi ini dipimpin mantan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, dan beranggotakan 15 tokoh berpengaruh dari berbagai negara, mulai dari diplomat, pemimpin militer, pengusaha, hingga politisi dari Inggris, AS, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Indonesia.

Gus Yahya menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di komisi tersebut. Tugas mereka adalah menyusun cetak biru strategi baru untuk kawasan Indo-Pasifik, mencakup bidang perdagangan, diplomasi, politik, pertahanan, dan keamanan.

Hingga berita ini diturunkan, Surya masih menunggu konfirmasi dari pihak PBNU terkait pemakzulan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.