Bakal Diajak ke China Bahas Utang Whoosh, Begini Rencana Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Rugi Amat

Ringkasan Berita:

• Pandu Sjahrir memastikan Menkeu Purbaya akan ikut dalam negosiasi utang Kereta Cepat Whoosh di China.
• Jadwal keberangkatan tim negosiasi masih menunggu keputusan COO Danantara, Dony Oskaria.
• Pemerintah mempertimbangkan hanya menanggung porsi pendanaan infrastruktur, sementara rolling stock menjadi tanggung jawab Danantara.
• Menkeu Purbaya menegaskan skema pembiayaan tidak boleh merugikan negara, meski mengikuti arahan Presiden.

SURYA.co.id - Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, akhirnya merespons permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin bergabung dalam rombongan negosiasi ke China guna membahas persoalan pendanaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pandu memastikan bahwa Purbaya akan menjadi bagian dari tim yang bertolak ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Iya dong (ikut) Pak Purbaya kan menkeu, dia tentu akan masuk di sana," ujar Pandu saat menghadiri Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian, Pandu belum bersedia membeberkan jadwal keberangkatan delegasi negosiasi.

Ia menyampaikan bahwa keputusan soal waktu perjalanan sepenuhnya berada di tangan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemerintah ikut menanggung porsi utang KCJB di bagian infrastruktur, Pandu memilih berhati-hati.

Ia hanya memberi sedikit bocoran bahwa perkembangan terbaru soal keterlibatan pemerintah akan disampaikan pada Jumat pekan ini.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait skema pembayaran utang PT KCJB.

Dalam pernyataannya, ia mengaku lebih memilih untuk tidak ikut menanggung beban tersebut.

"Kalau saya mending nggak bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas presiden," ucapnya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah kemungkinan hanya akan mengambil porsi pembiayaan yang berkaitan dengan infrastruktur.

Baca juga: Wanti-wanti Mahfud MD ke Menkeu Purbaya dan Prabowo Soal Utang Whoosh: Bukan Berarti Hapus Korupsi

Adapun kebutuhan rolling stock atau sarana operasional lainnya akan menjadi tanggung jawab Danantara. 

"Mereka yang nanggung. Cuma saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa," jelasnya.

Ia memastikan bahwa skema final nantinya tidak akan merugikan negara.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi ini prosesnya masih berjalan," tutup Purbaya.

Wanti-wanti Mahfud MD

Mahfud MD memberikan wanti-wanti terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait utang Whoosh.

Mantan Menko Polhukam itu menilai keputusan pemerintah mengambil langkah aktif dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

Ia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan kesediaannya menanggung beban utang tersebut.

Pemerintah, melalui penjelasan terbaru, berkomitmen mencicil kewajiban sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun.

Prabowo menekankan bahwa keberadaan kereta cepat seperti Whoosh tidak dapat dinilai semata-mata dari sudut finansial.

Menurutnya, manfaat sosial, seperti mereduksi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan mempercepat mobilitas masyarakat, adalah alasan utama yang harus disorot dalam proyek transportasi modern ini.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa penyelesaian utang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang membayangi pembangunan Whoosh.

Ia menilai upaya KPK yang masih aktif melakukan penyelidikan sebagai sinyal positif bagi transparansi keuangan negara.

Hal ini juga dianggap sejalan dengan fokus Prabowo sendiri, yang menekankan pentingnya setiap anggaran yang digunakan untuk proyek publik maupun subsidi transportasi harus dikelola secara bersih, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Mahfud menyampaikan pandangannya secara tegas. Ia menulis:

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

Ia melanjutkan dengan mengingatkan bahwa pelunasan kewajiban negara tidak dapat dijadikan dalih untuk menghapus jejak kejahatan:

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," tulisnya melalui akun Twitter (X) pada Sabtu (15/11/2025).

Setelah Prabowo memutuskan mengambil alih urusan utang Whoosh, Mahfud mengarahkan perhatian pada satu isu lain yang menurutnya tidak kalah penting: pemberantasan korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Ia berharap Menteri Keuangan Purbaya dapat memberi fokus penuh pada agenda besar ini.

Dalam pesannya, Mahfud menekankan perlunya membersihkan dua lembaga strategis tersebut dari praktik lancung yang sudah mengakar lama. Ia menegaskan:

"Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia (Purbaya) harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana."

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id