Berita Viral

Rekam Jejak Ray Rangkuti yang Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan Nasional, Hancurkan Demokrasi

Inilah rekam jejak Ray Rangkuti, yang menilai Presiden ke-2 RI Soeharto tak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
Kolase Tribunnews Danang Triatmojo
TAK LAYAK - (kiri ke kanan) Diskusi publik bertajuk 'Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025) Pengamat politik, Ray Rangkuti 

Ringkasan Berita:
  • Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto, menuai polemik.
  • Pengamat Politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, sebut Soeharto tak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
  • Menurutnya, saat Soeharto menjabat presiden terjadi otoritarianisme selama puluhan tahun, dan tidak ada sistem demokrasi. 

 

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Ray Rangkuti, yang menilai Presiden ke-2 RI Soeharto tak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Pengamat Politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, selama Soeharto menjadi Presiden, telah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut berdasarkan keputusan TAP MPR.  

"Apa ya yang dimaksud berdamai dengan sejarah itu?"

"Apakah maksudnya menjadikan seorang yang pernah disebut di dalam TAP MPR sebagai orang yang harus diselidiki dugaan KKN-nya selama menjabat sebagai pahlawan?"

"Menjadikan seseorang yang di eranya sedang berkuasa, begitu banyak terjadi pelanggaran HAM sebagai pahlawan," kata Ray Rangkuti, Rabu (5/11/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Tribunnews.com.

Saat Soeharto menjabat presiden, menurutnya, terjadi otoritarianisme selama puluhan tahun, dan tidak ada sistem demokrasi. 

"Di masanya, demokrasi diberangus."

"Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah. Jika begitu adanya, tentulah akan banyak orang yang tidak ingin berdamai dengan sejarah," sambungnya. 

Baca juga: Sosok Serma Christian, Ayah Prada Lucky yang Dilaporkan Imbas Mengaku Tak Percaya Peradilan Militer

Berdamai dengan sejarah tidak serta merta memaafkan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, dan juga menyuburkan praktek KKN selama Soeharto menjabat Presiden.

"Pertanyaannya, apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai mantan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, menyuburkan praktek KKN dan menghancurkan demokrasi, bahkan akan mengangkatnya menjadi pahlawan?" tuturnya. 

Meski demikian, kata dia, jika Presiden Soeharto nantinya diberikan gelar pahlawan nasional, maka pemerintah menilai bahwa kepemimpinan Soeharto dapat menjadi contoh yang baik dan menjadi tauladan.

Bagi kehidupan pejabat dan elite. 

"Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya. Karena mungkin, mereka ingin menjadikan seseorang yang seperti disebut di atas sebagai tauladan bagi kehidupan mereka," ujarnya. 

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved