Sosok Emrus Sihombing, Pakar Komunikasi Politik yang Bela Menkeu Purbaya dari Kritikan Hasan Nasbi

SURYA.co.id - Inilah sosok Emrus Sihombing, Pengamat Komunikasi Politik yang membela Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari kritikan mantan Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. 

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik tajam gaya komunikasi Purbaya seperti 'koboi', karena tidak segan mengungkap data dan mengkritik nama pejabat di depan publik.

Menurut Hasan Nasbi, cara seperti itu berpotensi mengikis kekompakan internal pemerintahan.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.

Hasan menambahkan, perbedaan pendapat di antara pejabat seharusnya disampaikan secara tertutup agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

Baca juga: Beda Nasib Pegawai Kementerian ESDM yang Tukin Mau Naik 100 Persen dengan ASN Lain, Purbaya Bereaksi

“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” lanjutnya.

 Ia pun menyinggung momen saat Purbaya sempat terlibat perdebatan dengan sejumlah kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).

“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” kata Hasan mencontohkan.

Pernyataan Hasan Nasbi berseberangan dengan Emrus Sihombing. 

Emrus menilai, pernyataan Hasan Nasbi soal tidak baik mengkritik di depan publik tersebut justru menghalangi masyarakat untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Emrus saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (27/10/2025).

"Beredar video bahwa Hasan Nasbi memberikan kritik, 'tidak baik di ruang publik,'" kata Emrus.

"Menurut saya, kalau itu diperbincangkan di rapat kabinet, boleh jadi tidak begitu dahsyat pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika dilakukan di ruang publik, masyarakat bisa mengontrol," tegasnya.

"Nah, saya melihat pernyataan Hasan Nasbi yang menyebut bisa menimbulkan sesuatu antara satu dengan yang lain, sebaiknya dikatakan di ruang di ruang kabinet, di ruang internal, itu tidak [tepat]," sambungnya.

"Karena kalau di ruang internal, kontrol dari publik, apa yang dikatakan Pak Purbaya tidak diketahui masyarakat," jelasnya.

Oleh karena itu, Emrus mendukung tindakan Purbaya sebagai langkah transparan atas kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

"Buka (saja) kalau menurut saya, sepanjang itu untuk kebaikan dan kebenaran," ujar Emrus.

Emrus juga menilai, apa yang dilakukan Purbaya justru lebih etis, karena terbuka kepada masyarakat.

"Saya berpendapat, justru yang lebih etis apa yang dilakukan Pak Purbaya, supaya terbongkar semua, rakyat jadi tahu semua," katanya.

Lantas, Emrus menyarankan agar Hasan Nasbi tidak ikut campur atau mengomentari komunikasi Purbaya atau para menteri lainnya di Kabinet Merah Putih.

Sebab, Hasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO.

Menurut Emrus, sebaiknya Hasan lebih concern atau mengurusi badan usaha milik negara (BUMN) yang ia pimpin, yakni Pertamina.

Sebagaimana diketahui, Hasan Nasbi resmi diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) setelah dicopot dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Nama Hasan tercantum dalam daftar komisaris di situs resmi Pertamina pada 20 September 2025 atau hanya tiga hari setelah dirinya di-reshuffle.

"Saudara Hasan Nasbi, menurut saya, kalau dia adalah kepala staf bidang komunikasi kepresidenan mengatakan itu, masih bisa kita perdebatkan," jelas Emrus.

"Tapi, sekarang dia tidak lagi di bidang itu, kok ikut campur?" tambahnya.

"Urusin Pertamina gitu loh, kan dia komisaris di Pertamina itu. Bang Hasan Nasbi waktu kemarin saya pulang dari Sumatera, warga antre solar di sana," sambungnya.

"Apa kerjamu di Pertamina itu? Saya bisa tunjukkan videonya. Bung Hasan Nasbi urusi itu sajalah. Jangan ngurusin komunikasi antara para menteri," tandas Emrus.

Siapakah Emrus Sihombing? 

Emrus Sihombing lahir di Aceh pada 9 November 1961.

Ia dikenal atas kontribusinya dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang komunikasi dan jurnalisme.

Emrus meraih gelar Sarjana Komunikasi (S1) dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta pada tahun 1987.

Dia lalu melanjutkan Magister Komunikasi (S2) dari Institut Pertanian Bogor, dan lulus tahun 1993.

Gelar Doktor (S3) Bidang Ilmu Komunikasi diraih dari Universitas Padjadjaran, dengan lulus cumlaude pada tahun 2009.

Berikut karier akademisnya: 

1999–sekarang: Lektor Kepala di Universitas Pelita Harapan.Pengalaman mengajar berbagai mata kuliah di tingkat sarjana dan pascasarjana, termasuk "Pengantar Ilmu Komunikasi", "Metode Penelitian Komunikasi", dan "Komunikasi Politik".

Aktivitas Profesional

2020–2021: Juru Bicara UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2021–sekarang: Ketua Bidang Komunikasi Publik di DPP Santri Tani NU.

2022: Anggota Panitia Seleksi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 

Pelatihan Profesional: 

Pelatihan Dosen Pembimbing Kelompok Diskusi Mahasiswa oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996).

Pelatihan Metodologi Polling dan Pelatihan Penasihat Akademik (1999).

Pengalaman Penelitian dan Karya Ilmiah

Menulis buku berjudul “Mengungkap Makna Politik di Balik Perilaku Komunikasi Politik Para Aktor Politik” (2009).

Berbagai publikasi ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional tentang komunikasi politik dan etika dalam ilmu pengetahuan.

Pengalaman Organisasi dan Pengabdian Masyarakat:

Sering menjadi kolomnis dan narasumber di berbagai media massa sejak 2007.

Aktif sebagai instruktur dalam pelatihan mediasi dan penyelesaian sengketa.

Anggota dan pengurus dalam berbagai organisasi profesi dan ilmiah.

Balasan Menohon Purbaya

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan.

Ia mengakui gaya komunikasinya yang blak-blakan kerap dianggap seperti “koboi”, namun menegaskan bahwa hal itu dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Baca juga: Sosok Simon Dirut Pertamina yang Dipuji Menkeu Purbaya karena Merespon Kritik Soal Kilang Minyak

“Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” tutur Purbaya dalam wawancara di Jakarta yang disiarkan Kompas TV pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan seluruh pernyataannya telah melalui koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” tambahnya.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana gaya komunikasi pejabat publik menjadi sorotan penting di era keterbukaan informasi.

Dalam konteks pemerintahan modern, kejujuran dan keterusterangan memang dibutuhkan, namun perlu disertai sensitivitas terhadap persepsi publik.

Kritik Hasan Nasbi mencerminkan kekhawatiran bahwa gesekan verbal di ruang terbuka bisa menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah secara kolektif.

Di sisi lain, sikap Purbaya menunjukkan keinginan untuk menghadirkan transparansi tanpa basa-basi.

Dua pendekatan ini sesungguhnya bisa saling melengkapi bila diatur dalam batas etika komunikasi yang sehat. 

Pemerintah memerlukan figur komunikator yang tegas namun tetap menjaga harmoni internal.

Pada akhirnya, keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian menjadi kunci agar pesan publik tidak berubah menjadi bumerang politik.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritik Pernyataan Hasan Nasbi, Pakar: Purbaya Blak-blakan Itu Justru Lebih Etis, Rakyat Bisa Kontrol

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id