3 Pendapat Pakar Hukum Kompak Minta Kasus Ijazah Jokowi Diakhiri, Sebut Roy Suryo Cs Ketakutan

SURYA.co.id - Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri.

Bahkan, mereka menyebut manuver-manuver Roy Suryo Cs merupakan bentuk ketakutan.

Polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik.

Kali ini, sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam forum diskusi bertajuk “Perspektif Hukum Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi” yang digelar di Jakarta pada Jumat (24/10/2025), para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu.

1. Kasus yang Tidak Bermanfaat

Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi.

Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi.

“Penerapan hukum itu mengenai kemanfaatannya sangat penting. Dugaan ijazah palsu Jokowi ini sangat tidak bermanfaat, energi yang kita keluarkan terlalu banyak. Isu ini terlalu dipaksakan,” ujar Ivan.

Ivan juga menambahkan, perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari empat dekade lalu.

Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana.

Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya berisiko menghadapi konsekuensi hukum.

“Kalau saya perhatikan, dalilnya lemah dan bisa berdampak pidana. Saya tidak akan heran kalau ke depan mereka tersandung kasus hukum,” jelasnya.

2. Petrus: Manuver Roy Suryo Cs Muncul Karena Takut Bukti Baru

Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan.

Ia menduga, manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum.

“Manuver-manuver Roy Suryo cs merupakan ketakutan mereka dan bertujuan membuat kegaduhan. Saya berkeyakinan, mungkin akhir bulan depan atau akhir tahun, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Petrus.

Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada 2022.

Menurutnya, ada pihak tertentu yang sengaja menunggangi isu ini untuk menyerang reputasi Jokowi.

3. Salahudin Gaffar: Selesaikan Melalui Jalur Hukum

Associate Professor Hukum dari Universitas Islam Asyafi’iyah Jakarta, Salahudin Gaffar, menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal.

“Untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi trending topic setiap hari, entry point-nya jelas: hukum acara pembuktian. Pintu pertamanya ada di penyidik, nanti proses pembuktiannya di pengadilan,” tegas Salahudin.

Ia menambahkan, perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden dua periode dengan pengaruh besar di ranah publik.

“Pak Jokowi tidak bisa hanya dilihat seperti orang biasa, itu yang paling penting. Beliau harus dilihat sebagai –kan ribut-ribut soal ini selama dia masih menjabat– presiden, dan implikasi hukumnya akan timbul setelah dia tidak menjabat,” tandasnya.

Salahudin menilai, isu ijazah palsu bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga sarat kepentingan politik yang bisa memengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat.

Roy Suryo Minta Salinan Ijazah Jokowi ke KPU

Sebelumnya, Pakar telematika Roy Suryo belum puas meski sudah mendapat dua salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan KPU DKI Jakarta.

Roy Suryo mengatakan, kini ia sedang berupaya meminta salinan ijazah Jokowi ke KPU Solo, Jawa Tengah.

Maksud Roy Suryo adalah untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo pada 2005 dan 2010.

Sebelumnya, Roy Suryo mengaku menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Ijazah itu, kata Roy, adalah berkas yang dipakai Jokowi saat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Selain itu, Roy juga telah mendapatkan salinan ijazah dari KPU Pusat pada Kamis (2/10/2025).
Dokumen tersebut merupakan ijazah yang digunakan Jokowi ketika mendaftar sebagai calon presiden pada 2019.

Menurut Roy Suryo, terdapat kejanggalan pada dua salinan ijazah tersebut.

"Antar ijazah pasti ada perbedaan pada legalisasinya. Yang KPU DKI legalisasinya ada di atas. Yang pusat dekannya bernama Budiadi, kalau yang DKI penandatangannya Profesor Niam, jadi beda namanya," kata Roy Suryo, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (13/10/2025).

"Enggak apa-apa itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang eksisting pada tahunnya," imbuhnya.

Roy menilai salinan ijazah Jokowi dari KPU Solo akan menjadi dokumen paling penting untuk memastikan keaslian ijazah kepala negara tersebut.

"Nanti yang (KPU) Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda. Jadi krusialnya di situ (KPU Solo)," ujarnya.

Ia juga menegaskan ada delapan lokasi yang akan ia datangi untuk mengumpulkan seluruh salinan ijazah Jokowi.

"Belum (puas) kan ini baru salah dua dari delapan. Kami mengajukan 8. Delapan itu adalah termasuk salah satunya KPU pusat tahun 2014 dan 2019, yang sudah kami dapatkan ini 2019," ujarnya.

"Ada yang 2014 itu harus kita cek seperti apa. Apakah memang beda karena dekannya beda, apakah yang 2014 sama dengan 2012, nah itu nggak boleh, penggunaannya beda. Atau yang di pos Solo karena itu dua kali juga, 2005 dan 2010," lanjut Roy.

Roy Suryo menuturkan, dirinya telah menerima dua salinan resmi ijazah Jokowi—dari KPU pusat dan KPU DKI Jakarta.

"Untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi (ijazah Jokowi) dari berkas yang pernah dipakai, kali ini dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012," kata Roy di KPU DKI Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Roy mengklaim, berdasarkan hasil penelitiannya, ijazah Jokowi menunjukkan indikasi kepalsuan.

"Ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9 persen ini (ijazah Jokowi) adalah palsu," ujarnya.

Meski hanya berupa fotokopi, Roy meyakini salinan tersebut identik dengan dokumen asli.

"Dari sisi dimensi meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak mengubah yang namanya jarak struktur dan sebagainya," jelasnya.

"Di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z agak ke atas dan huruf A keluar dari logo," sambungnya.

Roy juga mengaku telah membandingkan ijazah Jokowi dengan milik tiga rekan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM): Frono Jiwo, Hari Mulyono, dan Sri Murtiningsih.

"Artinya apa? Ini berbeda dengan tiga ijazah pembanding lainnya 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu lalu kami berziarah ke sana (makam Hari Mulyono). Kami berziarah, laknat kalian yang menyebarkan fitnah kami merusak makam itu, luar biasa jahatnya," katanya.

"Dan ijazah 1117 miliknya Sri Murtiningsih, tiga ijazah itu identik sama persis H-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam, dan ini tidak sama," lanjutnya.

Roy Suryo pun kembali menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi berbeda dengan rekan-rekannya satu angkatan.

"Jadi apakah masuk akal, apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada 5 November 1985 itu ternyata yang tiga sama, yang satu berbeda," ujar Roy.

"Jadi kalau yang satu berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9 persen palsu," ungkapnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id