Alasan Menkeu Purbaya Sebut Utang Indonesia Aman Padahal Tembus Rp 9138 Triliun: Bukan Nominalnya

Sebagai catatan, total utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 terdiri atas:

Pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun, dengan rincian pinjaman luar negeri Rp1.108,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp49,01 triliun.

Surat Berharga Negara (SBN) menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp7.980,87 triliun.

SBN berdenominasi rupiah mencapai Rp6.484,12 triliun, sedangkan SBN valuta asing (valas) bernilai Rp1.496,75 triliun.

Dengan struktur tersebut, pemerintah masih berada di jalur fiskal yang terkendali, sejalan dengan kebijakan menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Pernyataan Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa isu utang negara sebaiknya dilihat secara proporsional, bukan hanya dari besar angkanya. Rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen menandakan pengelolaan fiskal Indonesia tergolong hati-hati.

Meski begitu, transparansi dan efisiensi belanja publik tetap penting agar kepercayaan terhadap kebijakan keuangan negara terjaga.

Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah dari utang digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat

Menteri Keuangan Purbaya tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merespon opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Terlebih Danantara kata Purbaya dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya tidak ada utang pemerintah.