Mengapa Dedi Mulyadi Tak Ikut Geruduk Menkeu Purbaya Soal Pemangkasan Anggaran? Punya Rencana Ini

Selain itu, penggunaan listrik kantor juga akan ditekan hingga 75 persen. Lampu di dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara area luar tetap menyala demi keamanan.

Dedi bahkan berencana menghapus tradisi jamuan makan dalam kegiatan resmi.

“Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snack, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih,” tutur KDM.

Meski dana transfer dari pusat berkurang, Pemprov Jawa Barat memastikan bahwa program pembangunan untuk masyarakat tidak akan berhenti.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan anggaran untuk pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah sekitar Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi keluarga miskin sebesar Rp500 miliar.

“Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026,” tegasnya.

Dengan langkah efisiensi dan fokus pada proyek prioritas, Dedi Mulyadi berharap Jawa Barat tetap mampu menjaga laju pembangunan meski di tengah keterbatasan fiskal.

Menkeu Purbaya Digeruduk 18 Gubernur

Sebelumnya, Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) digeruduk 18 gubernur, Selasa (7/10/2025). 

Sebanyak 18 gubernur itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Gubernur Jambi, Al Harris; Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud; Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang; Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani; Gubernur Banten, Andra Soni; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah; Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo; Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri.

Mereka datang menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Mereka menilai, kebijakan itu justru membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.