Benarkah Iuran BPJS Kesehatan 2026 Akan Naik? Menkeu Purbaya dan Menkes Sedang Diskusi

SURYA.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas sejumlah isu penting di sektor kesehatan nasional.

Salah satu topik utama yang dibahas ialah pembukaan blokir anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ada beberapa anggaran dia yang di-unblock yang penting-penting yang bisa dijalankan tahun ini," kata Purbaya ketika ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Menurut Purbaya, sebagian dana yang sebelumnya tertahan kini telah dibuka kembali karena berkaitan dengan program vital untuk bayi baru lahir.

"[Anggaran] untuk anak-anak bayi yang baru lahir kami pikir penting, jadi harus di-unblock," ujarnya.

Langkah pembukaan blokir ini dinilai strategis karena menyangkut program kesehatan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Purbaya menegaskan, keputusan tersebut diambil agar kegiatan penting Kemenkes tetap bisa dijalankan di tahun anggaran berjalan.

Bahas Soal Iuran BPJS Kesehatan

Selain membahas anggaran, kedua menteri juga menyinggung soal iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Purbaya menyampaikan bahwa pembahasan tersebut masih sangat awal dan belum sampai pada tahap penetapan angka.

"Dia (Budi Gunadi Sadikin) ngomong sedikit (soal iuran BPJS Kesehatan), tapi enggak terlalu dalam," ucapnya.

Ia menambahkan, diskusi terkait potensi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan masih berada pada tahap permukaan.

Belum ada angka pasti atau keputusan resmi yang dapat disampaikan ke publik.

"Ada (kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan), tapi belum final. Baru permukaannya, jadi belum clear, belum bisa didiskusikan ke media. Biar mereka (Kemenkes) yang menghitung," tutur Purbaya.

Dukung Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Pertemuan antara Purbaya dan Budi Gunadi ini sebelumnya juga dibagikan melalui akun Instagram resmi @menkeuri pada Rabu (8/10/2025).

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa kedua menteri membahas upaya memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelolaan BPJS Kesehatan.

"Menkeu Purbaya dan Menkes BGS membahas langkah memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelolaan BPJS Kesehatan,” tulis akun tersebut.

Langkah koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan fiskal di bidang kesehatan, sekaligus memastikan program jaminan sosial berjalan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun rincian iuran BPJS Kesehatan terbaru mulai Desember 2024:

Kelas 1: Peserta dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang rawat inap kelas 1.

Kelas 2: Iuran untuk peserta kelas 2 ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulan, memberikan akses ke ruang rawat inap kelas 2.

Kelas 3: Iuran sebesar Rp42.000 per bulan berlaku untuk peserta dengan manfaat pelayanan di ruang rawat inap kelas 3. 

Bagi peserta PBI, iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sementara pekerja formal memiliki skema pembayaran bersama antara pemberi kerja dan peserta.

Melihat langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi yang membuka blokir sebagian anggaran Kementerian Kesehatan, saya menilai ini merupakan sinyal positif bagi keberlanjutan layanan publik, terutama yang menyangkut kesehatan bayi dan anak.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan aspek kesehatan dasar masyarakat sebagai prioritas, meski ruang fiskal negara sering kali terbatas.

Namun, isu mengenai iuran BPJS Kesehatan masih menyisakan tanda tanya besar. Di satu sisi, kenaikan iuran bisa memperkuat keuangan BPJS untuk menjaga kualitas layanan.

Di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang nyata.

Bagi saya, pertemuan antara Menkeu dan Menkes ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencari keseimbangan antara keberlanjutan sistem jaminan kesehatan dan kemampuan rakyat membayar iuran.

Harapannya, setiap kebijakan yang diambil nantinya tidak sekadar soal angka, tetapi juga tentang rasa keadilan dan kepastian bahwa semua warga negara mendapat hak yang sama atas kesehatan yang layak.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id