Acungan Jempol Pramono Anung Tak Langsung Luluhkan Purbaya Soal Pembangunan Gedung, Tapi Setuju Ini

SURYA.CO.ID - Acungan jempol Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ternyata tak langsung meluluhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyetujui usulan pemprov. 

Acungan jempol Pramono Anung itu ditunjukkan saat Menkeu Purbaya mendatangi Balai Kota DKI pada Selasa (7/10/2025) pagi. 

Dikutip dari Kompas.com, Purbaya tiba sekitar pukul 08.01 WIB menggunakan mobil Toyota Alphard warna hitam. 

Mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning keemasan, ia langsung disambut oleh Pramono yang sudah menunggu di depan pintu Balai Kota. 

Saat itu, Purbaya hendak bersalaman dengan Pramono Anung. 

Baca juga: Alasan Menkeu Purbaya Tarik Anggaran MBG yang Tak Terserap, Beri Waktu ke Luhut hingga Oktober 2025

Namun, sebelum bersalaman, Politikus Senior PDI Perjuangan itu memuji Purbaya yang baru menjabat sebagai Menkeu sejak 8 September 2025. 

“Pak Menteri saya mau ngasih ini dulu (mengacungkan jempol),” ujar Pramono. 

Purbaya pun membalas gerakan serupa.

Setelah itu, keduanya masuk ke ruang tamu gubernur untuk melanjutkan pertemuan. 

Berikut fakta-fakta yang terungkap dalam pertemuan itu: 

1. Beri syarat untuk pembangunan gedung di SCBD

Kepada media, Purbaya mengatakan bahwa kunjungannya kali ini membahas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). 

“Enggak tahu, katanya DKI punya proposal untuk membangun gedung paling tinggi katanya,” ucap Purbaya.

Ia menegaskan, dukungan dari Kementerian Keuangan akan diberikan apabila pembangunan bisa dimulai tahun ini.

Namun, jika rencana itu belum dapat dijalankan, proposal tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. 

“Tapi coba kita lihat, bisa enggak kira-kira Pemda DKI untuk bisa membangun gedung Lot 1 di kawasan SCBD. Kalau bisa bangun tahun ini saya kasih, kalau nggak saya diemin,” kata Purbaya.

2. DBH Jakarta terbesar, Pramono tak protes

Pemprov DKI Jakarta mendapat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar dibandingkan daerah-daerah lain. 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memuat kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan fiskal, menyeimbangkan pembangunan pusat dan daerah, serta membantu daerah menanggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan. 

Pemangkasan DBH DKI sekitar Rp 15 triliun, sementara Jawa Barat sekitar Rp 2,4 triliun, Jawa Timur Rp 5,7 triliun, dan Jawa Tengah Rp 1,5 triliun.

Dalam pertemuan dengan Purbaya, Pramono tidak memprotes kebijakan itu. 

Pramono bahkan bertekad akan mengikuti langkah fiskal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. 

"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama pemotongan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu," ucap Pramono, Selasa.

Pramono menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) turun menjadi Rp 79 triliun usai DBH dipangkas sekitar Rp 15 triliun.

Pramono meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat itu, sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," lanjut Pramono.

Sementara itu, Purbaya menjelaskan alasan DBH dipangkas karena adanya efisiensi anggaran.

Nantinya, kebijakan pemotongan DBH daerah akan dievaluasi melalui pendapatan negara di tahun depan.

Jika pendapatan negara lebih, maka ia akan melakukan kembali pembagian dana ke daerah.

"Pertengahan atau triwulan kedua, tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun. Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah," jelas Purbaya.

3. Beri Izin manfaatkan dana Rp 200 triliun di bank Himbara 

Pramono Anung meminta izin Purbaya untuk bisa memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang dikucurkan ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

"Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara kami juga boleh memanfaatkan untuk BUMD yang ada di Jakarta," kata Pramono usai bertemu Purbaya di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya menjelaskan bahwa BUMD Jakarta bisa langsung menghampiri Bank Himbara jika ingin memanfaatkan dana tersebut dengan skema Business to Business.  

"Tentang dana Rp 200 Triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai tidak? Itu pada dasarnya Business to Business. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbara-nya," jelas Purbaya.

Purbaya juga membuka peluang mengimplementasikan strategi yang sama ke Bank Jakarta tapi dengan syarat dana tersebut terserap dan tersalurkan dengan baik. 

"Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit tapi terusnya panik," ujar Purbaya. 

4. Akan suntik puluhan triliun ke Bank Jakarta

Menkeu Purbaya bakal menyuntik dana Rp 10-20 triliun ke Bank Jakarta agar dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan industri lokal.

Purbaya mengatakan sudah memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut.  

“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” ungkap Purbaya usai bertemu Pramono di Balai Kota DKI, Selasa (7/10/2025).

Dia menargetkan, jika jumlah dana yang disalurkan sekitar Rp 10 triliun–Rp 20 triliun, aliran dana ini bisa menyebar ke UMKM dan industri lainnya, baik di Jakarta maupun di daerah lain.

“Tapi kalau Rp 10 triliun–Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” ungkap Pramono.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Momen Pramono Anung dan Purbaya Acungkan Jempol, Menkeu Pagi-pagi Sambangi Balai Kota DKI, Ada Apa?