Berita Viral

Keberanian Menkeu Purbaya Tak Gentar Meski Dilarang Luhut Soal Pengalihan Anggaran MBG: Kita Potong

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya tak gentar meski sudah dilarang Luhut terkait pengalihan anggaran MBG.

kolase tribunnews
PURBAYA VS LUHUT - Kolase foto Luhut Pandjaitan (kiri) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kanan). Menkeu Purbaya Tak Gentar Meski Dilarang Luhut Soal Pengalihan Anggaran MBG. 

SURYA.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya tak gentar meski sudah dilarang Luhut terkait pengalihan anggaran MBG.

Ketegangan antara dua pejabat tinggi negara mencuat ke publik setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menarik kembali dana MBG yang belum digunakan, meskipun telah mendapat peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Purbaya mengapresiasi perhatian Luhut terhadap penyerapan dana MBG, menandakan adanya keseriusan pemerintah dalam memastikan program tersebut berjalan efektif.

“Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.

Namun, di balik nada apresiasi itu, Purbaya tetap berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Ia menilai, kebijakan menarik kembali dana yang tidak terserap merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sejatinya telah menunjukkan progres yang positif.

Ia meminta Kementerian Keuangan agar tidak terburu-buru mengambil tindakan pemotongan.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Sosok Anggota DPR yang Sindir Menkeu Purbaya Usai Kritik Pertamina, Minta Fokus ke Masalah Klasik

Luhut juga menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran,” katanya.

Data terbaru dari BGN menunjukkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun.

Efek Ekonomi dan Lapangan Kerja dari Program MBG

Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran MBG bukan hanya soal administrasi, melainkan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Program MBG juga disebut berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, MBG menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.

Perbedaan pandangan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut ini memperlihatkan dua sisi penting dari manajemen fiskal negara: disiplin anggaran di satu sisi, dan dorongan untuk percepatan ekonomi rakyat kecil di sisi lain.

Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, keputusan pemerintah dalam mengelola dana MBG akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Baca juga: Luhut Minta Menkeu Purbaya Tidak Alihkan Anggaran Program MBG, Bisa Serap 380 Tenaga Kerja

Peringatan Purbaya Soal Anggarap MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg, jika dana MBG tidak terserap dengan baik.

"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.

Purbaya menekankan bahwa pengalihan dana bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras menjadi lebih panjang.

Ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu percepatan penyerapan anggaran. Jika BGN mampu menyerap dana dengan baik, hal itu akan jauh lebih optimal.

"Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," tutur Purbaya.

Dari pernyataan kedua pejabat tersebut, tampak bahwa polemik soal dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata-mata menunjukkan perbedaan sikap pribadi, melainkan mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang sama-sama penting.

Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya menjaga kedisiplinan fiskal agar penggunaan anggaran negara tetap efisien dan akuntabel.

Di sisi lain, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya menjaga kelancaran program sosial agar manfaat ekonomi bisa segera dirasakan masyarakat.

Kedua pandangan ini, bila dikombinasikan secara seimbang, sebenarnya dapat saling melengkapi: kebijakan fiskal yang tertib sekaligus adaptif terhadap dinamika lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan kemampuan pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dengan percepatan realisasi manfaat ekonomi di tingkat akar rumput.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved