Menkeu Purbaya dan Bahlil Saling Balas Soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Siapa yang Salah Baca Data?

"Saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," katanya lagi.

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun skema subsidi LPG yang lebih tepat sasaran.

Untuk itu, sedang dilakukan penyesuaian data melalui program Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga, itu masih dalam proses pematangan ya," jelasnya.

Purbaya Balas Tanggapan Bahlil

Tak lama setelah pernyataan Bahlil, Purbaya kembali menanggapi kritik tersebut. Ia menegaskan akan mempelajari ulang angka-angka yang disampaikan.

"Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya," kata Purbaya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat 3 Oktober 2025.

Purbaya juga menekankan bahwa perbedaan data antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM wajar terjadi karena setiap kementerian memiliki metode perhitungan sendiri.

"Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya," jelasnya.

Meski begitu, ia optimistis bahwa angka akhirnya tetap akan sejalan.

"Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya," sambungnya.

Perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait subsidi LPG 3 kilogram memperlihatkan bahwa sinkronisasi informasi lintas kementerian masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kebijakan publik.

Di satu sisi, publik berhak mengetahui secara transparan berapa besar subsidi energi yang dikucurkan negara. Namun di sisi lain, perbedaan perhitungan menunjukkan adanya gap koordinasi antar lembaga yang bisa menimbulkan kebingungan masyarakat.

Jika dilihat lebih dalam, isu ini bukan semata soal angka, tetapi juga tentang akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap data pemerintah. Dengan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk subsidi, akurasi data menjadi kunci untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Harapannya, perbedaan tafsir data antara Menkeu dan Menteri ESDM dapat segera diluruskan agar publik tidak hanya menerima informasi yang transparan, tetapi juga konsisten. Sebab, dalam konteks subsidi energi, data yang presisi berarti keadilan bagi masyarakat dan efisiensi bagi APBN.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id