Duduk Perkara Gebrakan Dedi Mulyadi Iuran Rp 1000 Tuai Pro dan Kontra, Ini Kata Warga dan Pengamat

“Jika ada pungutan tambahan di luar pajak, perlu diperhatikan segmen masyarakat mana yang akan dilibatkan,” ujarnya.

Kristian menilai, gerakan ini memang memiliki niat baik dalam membangun rasa gotong royong, namun pelaksanaannya harus selektif agar tidak menambah beban bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Yang perlu dipastikan adalah siapa yang berpartisipasi. Jangan sampai program ini justru memberatkan masyarakat kecil,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dan tata kelola dana yang akuntabel.

“Artinya, harus dipersiapkan dengan matang tata kelola yang bersih dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.

Meski begitu, Kristian menilai karena sifatnya imbauan, masyarakat memiliki hak untuk tidak berpartisipasi terlebih dahulu sambil melihat efektivitas program.

“Masyarakat berhak memutuskan untuk menunda partisipasinya, sambil menunggu sejauh mana manfaat program memang mendatangkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan,” ujarnya.

Harapan Akhir: Gotong Royong untuk Jawa Barat Istimewa

Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu merupakan bagian dari visi Dedi Mulyadi untuk menumbuhkan solidaritas sosial berbasis nilai kearifan lokal Sunda.

Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu pelajar kurang mampu, pasien yang tidak memiliki BPJS, serta masyarakat dalam kondisi darurat.

Setiap pengelola di tingkat instansi, sekolah, hingga RT/RW wajib membuat laporan publik dan mempublikasikannya lewat media sosial resmi dengan tagar #RereonganPoeIbu dan #JawaBaratIstimewa.

Dedi berharap semangat gotong royong ini menjadi gerakan sosial berkelanjutan.

“Gerakan ini harus berjalan baik agar benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat. Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat Istimewa,” tulis Dedi dalam SE tersebut.

Sebagai penulis, saya melihat Rereongan Sapoe Sarebu bukan sekadar program iuran kecil, melainkan sebuah cermin dari budaya gotong royong yang sudah lama menjadi napas kehidupan masyarakat Jawa Barat. Nilai silih asah, silih asih, silih asuh yang dihidupkan kembali lewat gerakan ini sejatinya mengandung semangat luhur: membantu tanpa pamrih, menolong tanpa menunggu kaya.

Namun, di tengah niat baik itu, saya juga memahami keraguan sebagian warga. Di era ketika kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kerap goyah, transparansi menjadi harga mati. Sebaik apa pun programnya, tanpa tata kelola yang terbuka, semua niat baik bisa kehilangan makna.