Gelagat Koordinator Demo Pati Sebelum Diserbu Massa Pendukung Bupati Sudewo Jelang Pansus Hak Angket

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian, baik terbuka maupun tertutup. 

“Rapat Pansus ini menjadi atensi, sehingga kami menurunkan kekuatan penuh. Ratusan personel akan ditempatkan di titik strategis agar jalannya persidangan berjalan aman dan tertib,” ujar dia.

Ratusan personel yang diterjunkan mencakup jajaran Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Samapta, Polairud, hingga unit Dalmas dan Raimas, termasuk unsur Brimob Polda Jateng yang diperbantukan. 

"Kami pastikan pola pengamanan berlapis, mulai dari ring dalam di ruang sidang hingga ring luar di area sekitar DPRD,” tandas Jaka. (mzk)

Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri terbentuk sejak 13 Agustus 2025, setelah ribuan warga yang tergabung dalam AMPB menggelar aksi demonstrasi menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.

Diganti Namun, karena Sudewo menolak, AMPB kemudian mendesak DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan yang dianggap bermasalah.

Hasil akhir dari penyelidikan Pansus berpotensi sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

Jika terbukti, proses ini bisa berujung pada pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.

2 Pentolan Aksi Saling Lapor

Demonstrasi di Pati, Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Dua pentolan aksi malah saling lapor ke polisi.

Ketegangan internal di tubuh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memanas.

Dua sosok yang sebelumnya berada di barisan terdepan, yakni Cahya Basuki atau Yayak Gundul dan Supriyono yang dikenal dengan panggilan Botok, kini justru saling melaporkan ke pihak kepolisian.

Yayak Gundul pernah menjadi tokoh vokal AMPB dalam menentang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250 persen.

Namun setelah Bupati Pati Sudewo mencabut kebijakan tersebut, Yayak memilih mundur karena tuntutannya dianggap sudah terpenuhi.

Bahkan ia sempat mengusulkan agar aksi unjuk rasa 13 Agustus dibatalkan. Alasannya, arah tuntutan berubah dari soal tarif PBB-P2 menjadi desakan untuk menurunkan Bupati.