Imbas Cucu Keracunan MBG di Yogyakarta, Eks Menko Polhukam Mahfud MD Kritik Presiden Prabowo

SURYA.CO.ID - Di tengah maraknya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut cucunya, turut jadi korban. 

Dua cucu Mahfud MD itu bersekolah di Yogyakarta. 

Mahfud mengatakan, kedua cucunya keracunan ketika memakan makan siang yang disediakan sekolah.

"Cucu ponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan."

"Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," jelasnya dalam video bertajuk "Bereskan Tata Kelola MBG" dalam YouTube pribadinya. 

Satu dari dua cucunya bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit. 

Sedangkan cucunya yang satu lagi hanya mengalami muntah-muntah.

"Nah yang enam itu, enam dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah."

"Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," papar Mahfud.

Soroti pernyataan Presiden Prabowo 

Baca juga: Siasat Licik Kades Kohod Muluskan Pemalsuan SHGB Area Pagar Laut Tangerang, Rp500 Juta Masuk Kantong

Usai mengetahui cucunya menjadi korban, Mahfud MD lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut korban keracunan MBG hanya 0,0017 persen dari total 30 juta MBG yang sudah disalurkan selama ini.

Dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya persoalan angka semata.

"Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,0017 persen, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang."

"Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,001 persen, orang ribut."

"Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan," katanya.

"Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," imbuh Mahfud.

Prabowo Akan Terbitkan Perpres

Baca juga: Ternyata Dwi Hartono Cs Bukan Bobol Rekening Dormant Rp 204 Miliar, OJK Beber 3 Fakta Baru

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto disebut akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aturan ini disiapkan buntut maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat dalam dua bulan terakhir.

“Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

“Karena dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan."

"Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,” sambungnya.

Menurut Dadan, perpres ini akan memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan MBG.

Salah satunya dengan melibatkan lebih banyak puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk penanganan darurat jika terjadi kasus keracunan.

“Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” kata Dadan.

Selain itu, BGN juga akan memperketat pengawasan di lapangan. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diwajibkan didampingi juru masak terlatih.

Untuk SPPG yang masih terbatas kemampuan sumber daya manusianya, lanjut Dadan, beban penanganan jumlah penerima manfaatnya akan dibatasi.

“Untuk beberapa SPPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500,” kata Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa BGN juga akan melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan, serta menggelar pelatihan rutin bagi penjamah makanan setiap dua bulan.

Dadan menambahkan, Presiden juga telah memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat rapid test makanan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Kebijakan ini meniru praktik yang sudah lebih dulu diterapkan di SPPG milik Polri.

“Terkait dengan kejadian di Banggai, di mana pemasok ini sangat penting, maka seleksi terhadap supplier juga perlu dilakukan. Pak Presiden sudah memerintahkan agar di setiap SPPG memiliki alat rapid test yang bisa digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan,” jelasnya.

Dadan meyakini, keberadaan Perpres Tata Kelola MBG akan membuat koordinasi lintas sektor antar BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi lebih baik.

“Saya kira kita akan lebih intens melakukan terkait dengan aspek sanitasi dan higieni,” ucapnya.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung