Babak Baru Demo Pati, Dua Pentolan Aksi yang Tuntut Bupati Sudewo Malah Saling Lapor, Ini Pemicunya

SURYA.co.id - Demonstrasi di Pati, Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Dua pentolan aksi malah saling lapor ke polisi.

Ketegangan internal di tubuh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memanas.

Dua sosok yang sebelumnya berada di barisan terdepan, yakni Cahya Basuki atau Yayak Gundul dan Supriyono yang dikenal dengan panggilan Botok, kini justru saling melaporkan ke pihak kepolisian.

Yayak Gundul pernah menjadi tokoh vokal AMPB dalam menentang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250 persen.

Namun setelah Bupati Pati Sudewo mencabut kebijakan tersebut, Yayak memilih mundur karena tuntutannya dianggap sudah terpenuhi.

Bahkan ia sempat mengusulkan agar aksi unjuk rasa 13 Agustus dibatalkan. Alasannya, arah tuntutan berubah dari soal tarif PBB-P2 menjadi desakan untuk menurunkan Bupati.

Berbeda dengan Yayak, Supriyono tetap konsisten berada di AMPB dan mendukung agenda organisasi.

Laporan Yayak Gundul terhadap Botok Cs

Pada pertengahan September 2025, Yayak melaporkan Supriyono dan beberapa anggota AMPB lainnya ke Polda Jateng.

Ia menuding ada penyimpangan dalam penggalangan donasi yang berlangsung pada 19–30 Agustus 2025. Dana itu dipakai untuk membiayai aksi unjuk rasa ke Gedung KPK RI di awal September.

"Betul, kemarin siang saya laporkan Botok dkk ke Polda Jateng. Kegiatan donasi yang mereka lakukan menurut saya ada kejanggalan," ujar Yayak Gundul, Selasa (15/9/2025), melansir dari Tribun Jateng.

Menurutnya, total dana yang terkumpul mencapai Rp187,9 juta. Namun posko donasi itu diduga tak memiliki izin resmi dari Kementerian Sosial sehingga tidak dapat diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 29 Tahun 1980.

Baca juga: Demo Pati Ternyata Belum Berakhir, 500 Massa AMPB akan Geruduk DPRD, Tuntut Soal Bupati Sudewo

Selain itu, Yayak menyebut ada selisih anggaran karena rencana keberangkatan menggunakan 10 bus ke Jakarta ternyata hanya terealisasi 7 bus.

"Menurut kami, tindakan dari para terlapor itu tidak dapat dibenarkan dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tambahnya.

Supriyono Balik Laporkan Yayak Gundul

Tidak tinggal diam, Supriyono melaporkan balik Yayak Gundul ke Polresta Pati. Ia menuduh akun TikTok Yayak Gundul Official menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, serta berita bohong.

"Akun yang diduga milik Cahya Basuki alias Yayak Gundul itu postingannya penuh fitnah dan kebencian," kata Supriyono, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, unggahan tersebut menyebut dirinya provokator hingga menuding donasi digunakan untuk judi online.

Selain itu, akun itu juga menampilkan percakapan WhatsApp palsu yang mencatut namanya dengan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo.

"Padahal tidak benar itu. Saya tidak pernah chat seperti itu dengan Pak Bandang. Pihak kepolisian bisa cek di HP saya," ujarnya.

Supriyono juga melaporkan seorang advokat, Fatkhur Rahman, Direktur LBH Djoeang, atas dugaan menghasut melalui komentar di grup WhatsApp yang menyinggung foto anggota AMPB.

"Saya harap Kapolresta Pati dan jajarannya menindaklanjuti pengaduan kami dengan cepat, transparan, segera diproses di pengadilan, agar kami bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah," lanjutnya.

Menanggapi laporan Yayak, Supriyono alias Botok menegaskan bahwa semua donasi digunakan untuk aksi demo di KPK RI pada 1 September 2025.

"Yang jelas kemarin itu penggalangan donasi, kan, untuk aksi demo warga Pati ke Gedung KPK RI di Jakarta. Tanggal 1 September ratusan pendemo dari Pati sudah melakukan aksi di Jakarta. Berarti kegiatan itu sudah terlaksana, bersumber dari penggalangan donasi," jelas Botok (16/9/2025).

Ia menyebut tuduhan penggelapan dana adalah hal yang keliru. Rincian penggunaan dana, menurutnya, telah dipublikasikan melalui media sosial.

"Sisanya juga masih ada. Tapi jumlah persisnya berapa saya kurang tahu. Karena saya pribadi selama ini tidak terlibat dalam rincian donasi. Itu teman-teman di lapangan.

Dan saya percaya penuh dengan teman-teman di lapangan. Laporan pertanggungjawaban juga sudah dibagikan (di medsos)," ucapnya.

Menyoal tudingan provokasi, Botok menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar.

"Saya kira itu bukan provokasi. Itu, kan, kritik. Risiko pejabat ya dikritik, didemo. Kalau tidak siap ya jangan jadi bupati," tegasnya.

Kasus saling lapor antara Yayak Gundul dan Supriyono alias Botok sebenarnya memperlihatkan bagaimana konflik internal bisa menggerus perjuangan sebuah gerakan masyarakat.

Apa yang awalnya berangkat dari keresahan kolektif, yakni penolakan kenaikan PBB-P2, berubah menjadi arena saling tuding yang melebar ke ranah hukum, fitnah, dan tuduhan penggelapan dana.

Di satu sisi, publik berhak menuntut transparansi atas donasi yang dikumpulkan atas nama perjuangan rakyat.

Kejelasan penggunaan dana bukan sekadar soal administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sipil.

Di sisi lain, media sosial sering kali justru memperkeruh keadaan. Tuduhan yang disebarkan lewat akun pribadi, entah benar atau tidak, bisa memicu kebencian dan menambah beban konflik.

Dari kacamata penulis, perselisihan ini menjadi cermin bahwa setiap gerakan sosial harus menjaga integritas, transparansi, dan soliditas.

Ketika tujuan bersama tergeser oleh kepentingan pribadi, maka suara rakyat yang semula diperjuangkan bisa hilang gaungnya.

Pada akhirnya, proses hukum mungkin akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Namun bagi masyarakat luas, pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya sikap hati-hati: baik dalam mengelola donasi publik, maupun dalam menggunakan media sosial. Karena di era digital, sebuah unggahan bisa dengan cepat mengubah solidaritas menjadi perpecahan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id