Babak Baru Demo Pati, Dua Pentolan Aksi yang Tuntut Bupati Sudewo Malah Saling Lapor, Ini Pemicunya

Apa yang awalnya berangkat dari keresahan kolektif, yakni penolakan kenaikan PBB-P2, berubah menjadi arena saling tuding yang melebar ke ranah hukum, fitnah, dan tuduhan penggelapan dana.

Di satu sisi, publik berhak menuntut transparansi atas donasi yang dikumpulkan atas nama perjuangan rakyat.

Kejelasan penggunaan dana bukan sekadar soal administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sipil.

Di sisi lain, media sosial sering kali justru memperkeruh keadaan. Tuduhan yang disebarkan lewat akun pribadi, entah benar atau tidak, bisa memicu kebencian dan menambah beban konflik.

Dari kacamata penulis, perselisihan ini menjadi cermin bahwa setiap gerakan sosial harus menjaga integritas, transparansi, dan soliditas.

Ketika tujuan bersama tergeser oleh kepentingan pribadi, maka suara rakyat yang semula diperjuangkan bisa hilang gaungnya.

Pada akhirnya, proses hukum mungkin akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Namun bagi masyarakat luas, pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya sikap hati-hati: baik dalam mengelola donasi publik, maupun dalam menggunakan media sosial. Karena di era digital, sebuah unggahan bisa dengan cepat mengubah solidaritas menjadi perpecahan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id