YLKI Sarankan MBG Distop Sementara Imbas Keracunan Massal: Evaluasi Total!

SURYA.CO.ID – Ramai kasus keracunan dalam program Makan bergizi Gratis (MBG), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah bila perlu menghentikan sementara program MBG, Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini tercatat 5.080 anak menjadi korban keracunan dari menu MBG di sekolah, dari 46 kasus.

Data lain dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut jumlah penderita keracunan MBG mencapai 5.320 dari 55 kasus sampai 10 September 2025.

Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

"Berbagai macam polemik MBG, YLKI menilai ini menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG," ungkap Niti kepada Tribunnews dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Program MBG Dihentikan Usai 7 Siswa SD di Bojonegoro Diduga Keracunan Makanan

YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh," tegasnya.

Niti mengatakan, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan.

YLKI mendesak perlu diadakannya pelatihan, standarisasi, dan jaminan baik higienitas.

Baik dari sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray (tempat makan) yang harus bisa dijamin keamanannya.

Baca juga: Gerak Cepat Dedi Mulyadi Atasi Kasus Keracunan MBG di Jawa Barat, Ungkap Penyebab Utamanya

"Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray," sambungnya.

YLKI juga mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang sampai proses distribusi MBG.

"Sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi," ungkapnya.

Niti menegaskan pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.