3 Jurus Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Atasi Coretax, Bakal Sidak, Ubah Budaya Asal Bapak Senang

SURYA.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan, Coretax.

Seperti salah satunya melakukna inspeksi mendadak atau sidak.

Menkeu Purbaya ingin menghapus budaya asal bapak senang (ABS) yang sering terjadi di kementeriannya.

Purbaya menegaskan akan memantau secara langsung perkembangan implementasi sistem administrasi pajak modern, Coretax.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan benar-benar berjalan optimal, bukan sekadar laporan manis dari birokrasi.

“Kalau kata pegawai pajak, sistemnya sudah bagus dan stabil. Tapi dari cerita wajib pajak, masih ada yang bilang prosesnya lama. Itu yang akan saya cek,” ungkap Purbaya saat berbincang dengan media di Pressroom Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), melansir dari Kompas.com.

Berikut sejumlah langkah yang akan diambil Menkeu Purbaya.

1. Telepon Kring Pajak Pakai Identitas Warga Biasa

Dalam upaya mencari gambaran nyata, Purbaya sempat menyamar sebagai masyarakat umum dengan menelpon layanan pengaduan Kring Pajak.

Momen tersebut bahkan diunggah akun resmi TikTok @ditjenpajak.

Ia memilih melakukan hal itu ketika Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sedang berada di luar negeri, sehingga bisa mendapatkan informasi dari sisi lapangan tanpa intervensi pimpinan.

Baca juga: Alasan Menkeu Purbaya Iseng Telpon Kring Pajak 1500200 Tanya Coretax, Singgung Asal Bapak Senang

2. Belum Lakukan Sidak, Tapi Siap Turun Langsung

Selama 11 hari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mengakui belum sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Ditjen Pajak untuk melihat langsung perkembangan Coretax.

“Kalau saya tanya, jawabannya selalu bagus. Tapi kalau terus-terusan begitu, bisa jadi saya juga dibohongi. Karena itu nanti saya akan cek langsung ke lapangan,” ujarnya.

3. Budaya ABS Masih Jadi Tantangan

Purbaya menyinggung soal budaya Asal Bapak Senang (ABS) yang masih kuat di lingkungan birokrasi.

Menurutnya, fenomena ini bukan hanya ada di kementerian, tetapi juga bisa sampai ke Presiden.

“Kalau melapor ke atasan, biasanya semua bilang bisa dan beres. Padahal, ketika dicek lebih dalam, kenyataannya belum tentu begitu. Presiden pun lama-lama bisa membaca pola itu,” jelasnya.

Ia menegaskan, budaya ABS harus perlahan dihapus agar persoalan di lapangan bisa ditangani secara nyata.

“Yang penting, masalahnya benar-benar selesai, bukan sekadar laporan indah,” tegas Purbaya.

Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax kerap menuai keluhan.

Banyak wajib pajak mengaku kesulitan melakukan penyetoran, pelaporan, hingga mengakses layanan dasar.

Baca juga: Sosok Ida Yulidina, Istri Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu, Dulu Model Majalah

Gangguan tersebut sempat berdampak pada penerimaan negara di awal implementasi, karena aktivitas perpajakan tidak berjalan lancar.

Sebagai pengamat kebijakan publik, saya menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk turun langsung mengecek Coretax patut diapresiasi.

Selama ini, banyak program digital pemerintah terlihat menjanjikan di atas kertas, tetapi ketika diimplementasikan, sering menimbulkan masalah teknis yang justru merepotkan masyarakat.

Budaya Asal Bapak Senang (ABS) yang disinggung Purbaya juga sangat relevan.

Birokrasi kita memang kerap lebih fokus menyenangkan atasan dibanding menyelesaikan masalah di lapangan. Jika pola ini tidak segera diubah, reformasi perpajakan akan berjalan di tempat.

Coretax seharusnya menjadi terobosan penting untuk modernisasi sistem pajak. Namun, gangguan yang terus terjadi justru membuat kepercayaan wajib pajak menurun.

Langkah tegas Menteri Keuangan untuk mengecek langsung bisa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius mendengar keluhan masyarakat.

Harapannya, pengawasan semacam ini tidak berhenti pada sidak sesaat, tetapi berlanjut menjadi budaya baru birokrasi yang transparan, solutif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.

Dengan begitu, transformasi digital di bidang perpajakan bisa berjalan sesuai tujuan: mempermudah, bukan mempersulit.

Tolak Program Tax Amnesty Berlanjut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan menolak program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan kembali.

Kebijakan yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang ini sebenarnya sudah diberlakukan pada 2016-2017 dan 2022. 

Menurut Purbaya, tax amnesty justru berpotensi disalahgunakan wajib pajak yang sengaja melanggar kewajibannya.

"Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi," ujarnya kepada media di Pressroom Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Program tax amnesty, kata Purbaya, juga bisa mengikis kredibilitas pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak.

"Setiap berapa tahun, kita mengeluarkan tax amnesty. Ini kan sudah satu, dua, nanti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya sudah."

"Semuanya akan, message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu tax amnesty, pemutihannya di situ. Itu yang enggak boleh," ucapnya.

Alih-alih kembali memberlakukan tax amnesty, Purbaya memilih mengoptimalkan semua peraturan untuk menegakkan kepatuhan pembayaran pajak dan memberantas penggelapan pajak.

"Kita memajukan ekonomi. Supaya dengan tax ratio yang konstan, misalnya tax saya tumbuh banyak. Kita fokuskan di situ dulu," kata Purbaya.

"Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya sudah. Nanti semuanya akan menyelundupkan duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty."

"Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai menteri," tukasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id