Rekam Jejak 4 Pejabat yang Diberhentikan Prabowo Subianto, Ada Erick Thohir hingga Hasan Nasbi

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak sejumlah pejabat pemerintah yang baru saja diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ada Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet pada Rabu (17/9/2025) dengan memberhentikan empat pejabat penting di Kabinet Merah Putih.

Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

 Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Periode 2024–2029.

Dokumen tersebut dibacakan langsung oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.

Erick Thohir tidak sepenuhnya meninggalkan kabinet. Ia kini dipercaya mengisi jabatan baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo yang lebih dulu dicopot pada Senin (7/9/2025).

Meski begitu, hingga kini Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Erick untuk kursi Menteri BUMN.

Perubahan juga terjadi di lingkaran istana. Wakil KSP M Qodari resmi naik jabatan menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, lembaga baru hasil transformasi PCO pasca ditinggal Hasan Nasbi.

Baca juga: Sepak Terjang Hasan Nasbi yang Dicopot dari Kepala PCO, Dulu Sempat Mau Mundur Tapi Ditolak Prabowo

Untuk sektor kehutanan, posisi Wamenhut yang kosong usai pemberhentian Sulaiman Umar kini diisi oleh politisi Gerindra, Rohmat Marzuki.

Selain itu, sejumlah figur baru turut dilantik dalam reshuffle kali ini. Djamari Chaniago dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Farida Faricha ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi. Dua nama lain, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya, dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Adapun Sarah Sadiqa kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan Ahmad Dofiri mendapat amanah baru sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, serta Reformasi Polri.

Berikut rekam jejak keempat pejabat yang diberhentikan Prabowo.

1. Erick Thohir

Erick Thohir adalah seorang pengusaha, filantropis, dan politisi Indonesia yang dikenal luas sebagai mantan Menteri BUMN. Ia lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970 dan berasal dari keluarga pengusaha Thohir Group. Erick memiliki latar belakang pendidikan di Glendale University, Amerika Serikat, dengan konsentrasi pada bisnis dan komunikasi.

Namanya melejit setelah sukses memimpin Mahaka Group yang bergerak di bidang media dan hiburan. Erick juga sempat menjadi pemilik klub sepak bola Inter Milan dan DC United, serta Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018.

Dalam dunia politik, ia dipercaya menjadi Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo dan kemudian kembali masuk kabinet Prabowo Subianto. Erick dikenal sebagai figur yang energik, visioner, dan pandai membangun jaringan internasional.

Di bawah kepemimpinannya, sejumlah BUMN melakukan transformasi digital dan restrukturisasi. Meski demikian, kepemimpinannya kerap menuai pro-kontra, terutama terkait isu efisiensi dan transparansi BUMN. Kini, ia dipindahkan ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari reshuffle kabinet 2025.

2. Sulaiman Umar

Sulaiman Umar adalah Wakil Menteri Kehutanan yang diberhentikan dalam reshuffle kabinet Prabowo Subianto pada September 2025. Ia dikenal sebagai birokrat yang lama berkecimpung di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Sulaiman berkarier di Kementerian Kehutanan sejak awal 2000-an dengan berbagai jabatan struktural. Pengalamannya mencakup perencanaan pengelolaan hutan, konservasi alam, dan kebijakan kehutanan berkelanjutan. Ia juga tercatat aktif dalam forum internasional terkait perubahan iklim dan pengelolaan hutan tropis.

Sulaiman dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selama menjabat Wamenhut, ia mendorong program penghijauan nasional serta peningkatan peran hutan sosial.

Namun, perannya di kabinet berakhir setelah Presiden Prabowo menunjuk politikus Partai Gerindra, Rohmat Marzuki, sebagai penggantinya. Keputusan ini menandai perubahan arah politik di sektor kehutanan. Meskipun demikian, Sulaiman tetap dipandang sebagai figur berintegritas di bidang kehutanan Indonesia.

3. Hasan Nasbi

Hasan Nasbi adalah mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang diberhentikan pada reshuffle kabinet September 2025. Ia dikenal sebagai konsultan komunikasi politik dan pendiri Cyrus Network, sebuah lembaga survei ternama di Indonesia.

Latar belakangnya adalah komunikasi publik dengan fokus pada strategi kampanye dan manajemen opini. Hasan pernah mendampingi berbagai kandidat dalam pemilu legislatif maupun pilpres. Di lingkaran istana, ia dipercaya menjadi Kepala PCO yang bertugas mengelola komunikasi presiden dengan masyarakat.

Kepemimpinannya ditandai dengan penguatan narasi digital dan kampanye kebijakan pemerintah di media sosial. Hasan dikenal tegas, lugas, dan pandai merancang framing politik. Namun, posisi PCO kemudian diganti dengan nomenklatur baru bernama Badan Komunikasi Pemerintah.

Dalam reshuffle tersebut, kursi yang ditinggalkannya diisi oleh Angga Raka Prabowo. Kepergian Hasan dari lingkaran istana dinilai sebagai bagian dari strategi komunikasi baru pemerintahan Prabowo Subianto.

4. AM Putranto

AM Putranto adalah seorang perwira tinggi TNI yang sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebelum digantikan M Qodari pada reshuffle September 2025. Ia dikenal memiliki karier panjang di dunia militer dengan reputasi sebagai pemimpin yang disiplin.

Putranto merupakan lulusan Akademi Militer yang kemudian menempati berbagai posisi strategis di TNI Angkatan Darat. Sebelum masuk lingkaran istana, ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Selain itu, Putranto juga aktif dalam mendorong modernisasi alutsista dan penguatan teritorial. Kepemimpinannya di KSP difokuskan pada koordinasi program strategis nasional dan stabilitas politik dalam negeri.

Ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan prajurit dan memiliki gaya kepemimpinan merakyat. Meski hanya sebentar menjabat, kehadirannya di KSP dianggap membawa warna militeristik dalam tata kelola istana. Digantikannya AM Putranto oleh M Qodari dipandang sebagai upaya memperkuat aspek komunikasi politik di tubuh KSP. Sosoknya tetap dikenang sebagai perwira dengan dedikasi tinggi pada negara.

Perombakan kabinet kali ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto berusaha menata ulang mesin pemerintahannya agar lebih solid menghadapi tantangan lima tahun ke depan. Pemberhentian sejumlah pejabat strategis bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sinyal adanya kebutuhan penyegaran dan penyesuaian arah kebijakan.

Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora, misalnya, memperlihatkan strategi penempatan tokoh dengan pengalaman manajerial kuat ke sektor kepemudaan dan olahraga, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik. Sementara kekosongan kursi Menteri BUMN masih menyisakan tanda tanya: siapa figur yang dianggap cukup kuat untuk memimpin salah satu kementerian paling vital dalam pengelolaan aset negara?

Langkah Prabowo mengubah PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah juga menarik untuk dicermati. Perubahan nomenklatur ini menandakan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik di era digital, di mana arus informasi bergerak begitu cepat dan sering kali menimbulkan polarisasi.

Di sisi lain, masuknya tokoh-tokoh baru seperti Rohmat Marzuki, Farida Faricha, hingga Ahmad Dofiri, memperlihatkan upaya memperluas basis dukungan sekaligus menyegarkan wajah birokrasi. Meski demikian, efektivitas langkah reshuffle ini tetap akan diuji oleh kinerja nyata mereka di lapangan.

Pada akhirnya, reshuffle bukanlah sekadar rotasi jabatan, melainkan refleksi arah politik dan pemerintahan. Bagi publik, yang terpenting bukan siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan bagaimana kebijakan mereka mampu menjawab kebutuhan rakyat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id