Daftar Kekayaan Arlan, Wali Kota Prabumulih yang Dipantau KPK Imbas Pencopotan Kepsek Tegur Anaknya

SURYA.co.id - Terungkap daftar kekayaan Arlan, Wali Kota Prabumulih yang dipantau KPK imbas anaknya bawa mobil ke sekolah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Prabumulih, Arlan. 

Langkah ini ditempuh usai namanya ramai diperbincangkan publik terkait pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang sebelumnya menegur anak Arlan karena membawa mobil ke area sekolah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan data yang dilaporkan.

"Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya, apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum, nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/9/2025), melansir dari Kompas.com.

Budi menambahkan, perhatian publik terhadap harta kekayaan penyelenggara negara merupakan hal positif.

Ia menilai, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, khususnya di ranah pencegahan.

“Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, ya dari profilnya itu apakah sudah sesuai atau belum,” jelasnya.

Berdasarkan laporan LHKPN tahun 2024 yang disampaikan Arlan pada 13 Agustus 2024, total kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp 17.002.737.046 atau sekitar Rp 17 miliar.

Baca juga: Siapa Roni Ardiansyah? Kepsek SMPN 1 Prabumulih yang Dicopot Diduga Gara-gara Tegur Anak Pejabat

Aset terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 5,8 miliar, mencakup 18 bidang yang tersebar di Prabumulih dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Selain itu, Arlan juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp 4,9 miliar.

Rinciannya antara lain lima unit truk tronton merek Hino, satu truk Mitsubishi Colt Diesel, dua mobil Mitsubishi Triton double cabin, serta satu unit John Deere 450J Bulldozer. Untuk kendaraan roda dua, ia memiliki tiga motor Yamaha tipe 1FDC Solo.

Harta lain yang dilaporkan berupa aset bergerak senilai Rp 202 juta, kas dan setara kas senilai Rp 8 miliar, serta kewajiban berupa utang Rp 2 miliar. Jika dijumlahkan, total kekayaan Arlan mencapai Rp 17 miliar.

Kepsek Dicopot

Nama Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Sumatera Selatan, tengah ramai dibicarakan warganet.

Hal ini terjadi setelah rekaman perpisahannya bersama para siswa beredar luas di media sosial dan menyedot perhatian publik.

Video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun Instagram, salah satunya @lets.talkandenjoy. Dalam tayangan itu, terlihat puluhan pelajar mengerubungi Roni.

Mereka saling berebut untuk bersalaman dan menyampaikan ucapan perpisahan kepada sang kepala sekolah.

Suasana pun penuh isak tangis, baik dari siswa maupun Roni sendiri yang tampak tak kuasa menahan air mata.

Isu yang berkembang menyebutkan, pencopotan Roni dilakukan secara mendadak.

Kabar beredar bahwa hal itu dipicu tegurannya kepada anak seorang pejabat yang membawa mobil ke dalam area sekolah dan memarkirkannya di lapangan, sehingga mengganggu aktivitas.

Hingga Selasa (16/9/2025), video momen perpisahan tersebut telah ditonton ribuan kali dan menuai beragam komentar dari pengguna media sosial.

Kasus yang menimpa Wali Kota Prabumulih, Arlan, seakan menjadi cermin bagaimana isu kekuasaan, etika, dan transparansi publik saling berkelindan.

Awalnya, publik menyoroti keputusan kontroversial Arlan mencopot Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, hanya karena menegur anaknya yang membawa mobil ke sekolah. Namun, dari kasus kecil itu, perhatian publik merembet pada hal yang lebih besar: harta kekayaan sang wali kota.

KPK kemudian merespons dengan langkah yang menurut saya cukup penting, yakni memeriksa kembali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Arlan.

Pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kepatuhan tidak sebatas formalitas pelaporan, tetapi juga menyangkut kejujuran dan kelengkapan isi laporan.

"Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya, apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum, nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan," kata Budi.

Saya melihat, langkah ini bukan hanya soal Arlan pribadi, melainkan juga bagian dari proses memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Apalagi, KPK sendiri mengapresiasi masyarakat yang ikut menyoroti aset pejabat.

Menurut Budi, keterlibatan publik menjadi bagian penting dari mekanisme pencegahan korupsi.

“Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, ya dari profilnya itu apakah sudah sesuai atau belum,” ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id