Rekam Jejak Syarif Hamzah yang Diduga Tahu Aliran Uang Korupsi Kuota Haji, Jabat Wasekjen GP Ansor

SURYA.co.id - Inilah sosok dan rekam jejak Syarif Hamzah Asyathry yang diduga tahu aliran uang korupsi kuota haji.

Ternyata, Syarif punya jabatan mentereng di GP Ansor. Yakni sebagai Wasekjen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, untuk dimintai keterangan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (4/9/2025) dan difokuskan pada pengetahuan Syarif mengenai aliran dana yang diduga terkait kasus tersebut.

“Sejauh ini dugaan alirannya adalah ke pihak-pihak di lingkungan Kementerian Agama, sehingga pemeriksaan kepada yang bersangkutan adalah atas pengetahuan atau yang diketahuinya terkait dengan konstruksi perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan aliran uang tersebut,” jelas Juru Bicara KPK kepada wartawan, Kamis (18/9/2025), melansir dari Kompas.com.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan Syarif dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan mewakili organisasinya.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan pejabat GP Ansor lainnya bisa turut dipanggil apabila dinilai mengetahui detail perkara.

“Dan pada prinsipnya, saksi-saksi yang dipanggil dalam setiap perkara, termasuk dalam perkara kuota haji ini, adalah untuk membantu proses penyidikan karena setiap informasi dan keterangannya dibutuhkan oleh penyidik untuk membuka lebih terang lagi dari konstruksi perkara kuota haji ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK juga menindaklanjuti dokumen serta barang bukti elektronik (BBE) hasil penggeledahan rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterangan terkait hal ini turut dikonfirmasi kepada Syarif Hamzah Asyathry saat pemeriksaan.

“Dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas),” kata Budi Prasetyo, Senin (8/9/2025).

Kasus yang sedang ditangani KPK berhubungan dengan penentuan kuota haji periode 2023–2024 pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas di Kementerian Agama. Lembaga antirasuah itu menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan pembagian kuota harus mengikuti skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Berdasarkan aturan itu, tambahan 20.000 kuota seharusnya terbagi menjadi 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus.

“ Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.

“Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” tambahnya.

KPK menduga penyimpangan tersebut membuka peluang praktik jual-beli kuota haji dalam memperebutkan jatah tambahan yang semestinya diatur sesuai ketentuan hukum.

Rekam Jejak Syarif Hamzah Asyathry

Syarif Hamzah Asyathry adalah salah satu tokoh muda yang aktif di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia menempati posisi strategis sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, sebuah jabatan yang menempatkannya dekat dengan dinamika politik, sosial, dan keagamaan di tingkat nasional. Selain itu, beberapa sumber menyebut ia juga berprofesi sebagai wiraswasta, yang menunjukkan aktivitasnya tidak terbatas hanya pada ranah organisasi.

Nama Syarif Hamzah mulai banyak dikenal publik bukan semata karena kiprahnya di organisasi, tetapi juga karena keterkaitannya dengan kasus besar yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada awal September 2025, ia dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2023–2024. Kehadiran Syarif di Gedung Merah Putih menjadi perhatian media, sebab ia disebut mengetahui sebagian konstruksi perkara yang melibatkan aliran dana terkait pengelolaan kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Kasus ini berawal dari temuan KPK mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi 20 ribu kuota haji tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota seharusnya mengikuti aturan jelas antara kuota reguler dan kuota khusus.

Namun, dugaan praktik tidak transparan membuat persoalan ini menyeruak ke publik. Dalam penggeledahan sebelumnya di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, KPK menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Sejumlah temuan itu kemudian dikonfirmasi kepada saksi-saksi, termasuk Syarif Hamzah.

Meski statusnya masih sebatas saksi, keberadaan Syarif dalam pusaran kasus ini membuat figur organisasinya ikut disorot.

Hal ini wajar, mengingat GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan besar memiliki kedekatan dengan isu-isu keumatan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Posisi Syarif yang strategis di GP Ansor membuat publik bertanya-tanya mengenai seberapa jauh ia mengetahui alur kebijakan dan distribusi kuota tersebut.

Hingga kini, belum banyak informasi detail yang dipublikasikan tentang latar belakang pribadi, pendidikan, maupun riwayat perjalanan karier Syarif di luar perannya di GP Ansor. Namun, sosoknya mencerminkan tipikal kader muda NU yang memiliki akses ke lingkaran pengambilan keputusan strategis.

Dengan posisinya sebagai Wasekjen GP Ansor, ia memiliki ruang besar untuk berinteraksi dengan elite politik dan keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keterlibatannya sebagai saksi dalam kasus haji menjadi salah satu babak yang menguji integritasnya di mata publik.

Bagi Syarif Hamzah Asyathry, sorotan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi dinamika hukum, sekaligus tetap menjaga kiprah organisasi kepemudaan yang ia wakili.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id