Kekayaan MQ Iswara Wakil Ketua DPRD Jabar yang Sebut Tunjangan Perumahan Rp 71 Juta Tak Cukup

SURYA.co.id - Segini harta kekayaan Wakil Ketua DRPD Jawa Barat, MQ Iswara, yang menyebut tunjangan perumahan Rp 71 juta tidak cukup.

MQ Iswara, menegaskan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan maupun anggota dewan tidak memadai untuk membeli rumah.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (9/9/2025).

Menurut Iswara, besaran tunjangan perumahan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2021 tentang hak keuangan dan administrasi bagi pimpinan serta anggota DPRD.

Nilainya mencapai Rp71 juta untuk pimpinan dan Rp62 juta untuk anggota, sebelum dikenai pajak progresif sebesar 30 persen.

"Jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah,” ungkap Iswara, melansir dari Kompas.com.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat sebagian anggota dewan memilih opsi lain, seperti membeli rumah sederhana, menyewa kontrakan, atau tinggal di apartemen.

"Ada juga yang ngontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, hampir semua anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya sewa maupun cicilan rumah di Bandung.

"Dan cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iswara menegaskan DPRD Jabar terbuka untuk dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang kerap menuai kritik publik.

"Sekali lagi DPRD Provinsi Jawa Barat siap untuk dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Terima kasih," tutupnya.

Respons Publik: Anggaran Dinilai Terlalu Besar

Besaran tunjangan perumahan DPRD Jabar ini mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Ahsan (35), warga Buah Batu, Kota Bandung, menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

"Sangat tidak setuju. Jumlahnya terlalu fantastis sangat besar banget. Tidak tepat saat kondisi ekonomi rakyat yang lagi sulit," katanya saat ditemui di kawasan Cibeunying Utara.

Menurut Ahsan, solusi yang lebih wajar adalah memberikan rumah dinas selama masa jabatan, dengan ukuran yang disesuaikan kebutuhan keluarga inti.

"Misal cukup satu keluarga dewan, kalau memang ada pegawai itu mah di luar rumah dinas pakai uang pribadi," tambahnya.

Pandangan serupa datang dari Restu (19), warga Kiaracondong. Ia menilai nominal tunjangan sebaiknya selaras dengan kinerja anggota dewan.

"Harusnya tidak terlalu mewah, tapi bisa menunjang kinerja itu sudah cukup," ujarnya.

Restu juga menyampaikan keraguannya terhadap kontribusi DPRD Jabar bagi masyarakat.

"Ya kalau misal sebanding dengan kerjanya gapapa. Tapi setahu saya DPRD nggak ada dampak ke rakyat," pungkasnya.

Harta Kekayaan

Iswara terakhir melaporkan harta kekayaannya yakni tahun 2013.

Saat ia maju sebagai calon wali kota Bandung periode 2013-2018.

Berikut rinciannya.

1. Aset Tidak Bergerak (Tanah & Bangunan)

Tanah 5.400 m⊃2; di Subang (warisan) – Rp45,9 juta
Tanah & bangunan 267 m⊃2; & 300 m⊃2; di Bandung (warisan) – Rp760,5 juta
Tanah & bangunan 108 m⊃2; & 56 m⊃2; di Bandung (warisan) – Rp191,8 juta
Tanah 343 m⊃2; di Bandung (warisan) – Rp721,3 juta
Tanah 128 m⊃2; di Bandung (warisan) – Rp269,6 juta
Tanah 300 m⊃2; di Bandung (warisan) – Rp1,35 miliar
Tanah 2.260 m⊃2; di Subang (warisan) – Rp40 juta
Tanah 9.185 m⊃2; di Subang (warisan) – Rp170 juta
Tanah 1.801 m⊃2; di Subang (warisan) – Rp30 juta
Tanah 5.530 m⊃2; di Subang (warisan) – Rp90 juta
Tanah 13.616 m⊃2; di Indramayu (hibah) – Rp140 juta
Tanah 9.932 m⊃2; di Indramayu (hibah) – Rp90 juta
Tanah 8.073 m⊃2; di Indramayu (hibah) – Rp80 juta

Total aset tanah & bangunan: Rp3,98 miliar

2. Aset Bergerak (Kendaraan & Lainnya)

Mobil Toyota Alphard (2012) – Rp750 juta
Mobil Honda Civic (2008) – Rp200 juta
Logam mulia & batu mulia – Rp28,2 juta
Benda bergerak lain – Rp12 juta

Total aset bergerak: Rp950 juta

3. Aset Finansial

Surat berharga – Rp174 juta
Giro & setara kas – Rp351,7 juta
Piutang – Rp1,09 miliar

4. Hutang

Pinjaman uang – Rp312 juta
 
Total Kekayaan Bersih: Rp5,01 miliar setelah dikurangi hutang.

Polemik tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat memperlihatkan adanya jurang antara persepsi publik dan kebutuhan anggota dewan.

Dari sisi regulasi, besaran tunjangan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur.

Namun, dari sudut pandang masyarakat, angka yang tertera tetap dianggap sangat besar, apalagi ketika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.

Iswara berupaya menjelaskan bahwa tunjangan yang diterima belum tentu bisa langsung memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah.

Di sisi lain, warga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan kesesuaian dengan kinerja. Kedua sudut pandang ini sah untuk disampaikan: DPRD menyoroti keterbatasan tunjangan dalam praktik, sementara publik menuntut akuntabilitas penggunaan dana negara.

Objektifnya, transparansi dan evaluasi memang menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui peruntukan anggaran secara jelas, dan DPRD bisa menunjukkan komitmen terhadap efisiensi serta integritas.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id