Berita Viral
Gebrakan Purbaya Yudhi usai Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Klaim Sudah Disetujui Prabowo
Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan setelah beberapa hari menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).
Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan setelah beberapa hari menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).
Purbaya dilantik menjadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9/2025) sore.
Di awal masa jabatannya, ia membuat kebijakan dengan menarik sebagian kas negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.
“Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.
Strategi Penyaluran Dana ke Perbankan
Menkeu Purbaya jelaskan dana Rp 200 triliun akan disalurkan ke perbankan untuk dorong ekonomi, dengan larangan tegas membeli Surat Utang Negara (SUN)
“Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi bukan untuk membeli SUN lagi,” jelasnya.
Purbaya juga meminta BI agar tidak menyerap dana tersebut sehingga uang benar-benar beredar di sistem ekonomi.
“Jadi, uangnya betul-betul ada dalam sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” tambah dia.
Inflasi Masih Terkendali
Baca juga: Nasib Oknum TNI yang Terlibat Penculikan Bos Bank Plat Merah, Susno Duadji: Tidak Akan Dilindungi
Purbaya menilai kebijakan ini aman dari inflasi, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih 5 persen jauh di bawah ambang batas.
“Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, seharusnya tidak memicu kenaikan harga signifikan,” katanya.
Sejak krisis keuangan, Indonesia belum pernah mencatat pertumbuhan di atas 6,5 persen.
Artinya, ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat masih terbuka tanpa menimbulkan risiko inflasi berlebihan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan, dana Rp 200 triliun berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp 425 triliun yang mengendap di rekening pemerintah di BI.
“Kalau uang tunai hanya diendapkan di bank sentral, maka tidak menggerakkan perekonomian. Besok saya taruh Rp 200 triliun ke sistem perbankan,” ujarnya.
Penempatan dana di perbankan akan memaksa bank menyalurkan kredit untuk memperoleh return yang lebih tinggi dari biaya (cost) dana.
“Di situlah mulai kredit tumbuh. Jadi saya memaksa mekanisme market berjalan dengan memberi senjata ke mereka,” jelas Purbaya.
Jika kebijakan ini terbukti berhasil menggerakkan ekonomi, Purbaya menyatakan strategi serupa akan terus diterapkan.
Pemerintah berharap aliran dana langsung ke masyarakat akan menstimulasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan penyerapan kredit di sektor riil.
“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya,” tambahnya.
Tanggapan soal Utang Rp1.300 Triliun Jatuh Tempo 2025
Terpisah, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino, soal utang warisan dari masa Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Utang tersebut disebutkan kini telah mencapai Rp 1.300 Triliun.
DPR mempertanyakan kemampuan dan strategi Indonesia untuk melunasi utang tersebut yang dikatakan jatuh tempo di 2025.
Hal ini diungkit dalam rapat DRP Komisi XI yang digelar pada Rabu (10/9/2025).
Harris Turino menanyakan soal utang dan juga soal target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen yang sempat disebut Purbaya.
Sementara para anggota DPR lainnya juga ikut mencecar Purbaya dengan berbagai pertanyaan.
Seperti pertanyaan terkait fiskal, defisit, kesalahan di masa lalu, strategi dan banyak yang lainnya.
Saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh pimpinan rapat, Purbaya memberikan jawaban menohok.
Dia justru mempertanyakan kenapa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan dari dulu.
"Yang jadi pertanyaan saya di sini Komis XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu?," kata Purbaya.
"Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba woah semuanya pertanyaannya banyak sekali, yang harusnya sudah putus pada waktu itu," imbuhnya.
Dalam jawabannya untuk semua pertanyaan yang mengarah kepadanya, Purbaya menjelaskan soal pengalaman membantu mengatasi masalah ekonomi.
Seperti di zaman Presiden SBY dan Presiden Jokowi.
Dia juga membongkar kesalahan-kesalahan kebijakan ekonomi di masa lalu sejak krisis 1998.
Bahkan dia membongkar pemicu masalah ekonomi yang Agustus 2025 kemarin berbuntut marahnya warga hingga demo turun ke jalan.
"Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya enggak berani karena saya di LPS. Wewenang saya enggak sampai sana," kata Purbaya.
"Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank padahal uang kita banyak, BI menyerahkan sampai Rp 800 Triliun, pemerintah pada saat itu sampai Rp 500 Triliun lebih di bank sentral, sistem kekeringan," ujar Purbaya.
"Yang bapak-bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan monetor sendiri yang sebetulnya kita kuasain," ungkap Purbaya.
Ke depan, kata dia, dia akan melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan ini.
"Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain, struktural lain kita bisa rubah, tapi quick pin-nya di situ," ungkapnya.
Purbaya juga optimis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 6-7 persen ke depan.
"Kenapa saya tadi bisa (mengatakan) 6 persen, 'si Purbaya sok tahu bisa 6 persen', orang bilang di luar bilang, 'sok tahu lu, sok pinter', saya dibilang sombong, tapi ini berdasarkan pengalaman selama ini," katanya.
"Kalau saya lihat zamannya SBY 6 persen privat, zaman Jokowi pemerintah 5 persen. Kalau kita gabungkan gimana? pasti gak ke situ? Itu langkah simpel saja mungkin tidak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya."
"Mungkin gak secepat 6.5, 6.7, tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan privat sektor bekerja," ungkap Purbaya.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
berita viral
Purbaya Yudhi Sadewa
Sri Mulyani
SURYA.co.id
Menkeu baru
surabaya.tribunnews.com
Presiden Prabowo
Tutorial Prompt Gemini AI Miniatur: Cara Mudah Membuat Foto Pribadi Pegang Action Figure Sendiri |
![]() |
---|
Nasib Oknum TNI yang Terlibat Penculikan Bos Bank Plat Merah, Susno Duadji: Tidak Akan Dilindungi |
![]() |
---|
Anak Ambil Uang Dolar Singapura di Rumah Ahmad Sahroni, Sang Ibu Minta Maaf, Kembalikan Rupiah |
![]() |
---|
Alasan 6 Anggota Keluarga Arya Daru Minta Perlindungan LPSK, Ada Komunikasi-komunikasi Kurang Wajar |
![]() |
---|
Sosok Abenk Marco 'Preman Pensiun' yang Curhat Susah Bangun Masjid Wakaf karena Tersandung Birokrasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.