Giliran Anggota DPR RI yang Tegur Menkeu Purbaya di Rapat Komisi IX: Boleh Koboi, Tapi Ada Isinya

SURYA.CO.ID - Setelah dikritik habis-habisan di media sosial, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini ditegur dalam rapat resmi DPR RI. 

Teguran itu disampaikan saat Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan diri sebagai sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyadi, saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (10/9/2025). 

Purbaya memperkenalkan dirinya kini tak lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jabatan dia sebelumnya. 

"Ini pak kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

Purbaya juga menyinggung soal kritikan yang ditujukan kepadanya ketika baru menjabat Menkeu. 

Baca juga: Rekam Jejak Yudo Sadewa Anak Purbaya Yudhi yang Disorot usai Ayahnya Jadi Menkeu, Pernah Viral 2022

Menurutnya, kini dia tidak bisa lagi asal berbicara seperti saat masih menjabat di LPS karena sempat mendapat kritikan dari masyarakat akibat salah berbicara beberapa waktu lalu. 

Oleh karenanya, pada raker kali ini dia akan fokus memberikan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan pagu anggaran tahun 2026.

"Kalau waktu ketua LPS, saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang enggak boleh saya, Pak. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," seloroh Purbaya yang mendapat respons tawa dari peserta rapat.

Lalu penjelasan Purbaya itu dibalas oleh salah seorang Anggota Komisi XI DPR RI.

"Pak Menteri, boleh koboi, tapi ada isinya," celetuk salah satu Anggota Komisi XI.

"Siap, siap. Terima kasih, Pak," jawab Purbaya singkat. 

Lalu Purbaya langsung fokus memaparkan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Kontroversi Purbaya

Belum genap sehari menjabat, Purbaya sudah menjadi buah bibir setelah mengomentari soal 17+8 Tuntutan Rakyat. 

Purbaya sempat menyatakan, 17+8 Tuntutan Rakyar yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat. 

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).  

Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya.

Setelah pernyataan itu viral, Purbaya langsung memohon maaf kepada masyarakat.

"Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya setelah acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).

Dia berjanji akan memperbaiki diri untuk lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan ke publik agar tidak menyakiti hati masyarakat, mengingat kini dia telah menempati posisi penting di pemerintahan yaitu Menteri Keuangan, sehingga segala tindak-tanduknya diikuti oleh media dan publik.

Berbeda dengan jabatan yang sebelumnya Purbaya emban, yakni Ketua Dewan Komisioner LPS, yang jarang disorot oleh publik.

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana sini," jelasnya.

Rekam Jejak Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.

Latar belakang pendidikannya cukup beragam, dimulai dari Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, hingga berhasil menyelesaikan program Magister (MSc) dan Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi.

Perjalanan karier Purbaya tidak langsung ke ranah pemerintahan.

Awalnya ia bekerja sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada periode 1989–1994. Setelah beberapa tahun di industri energi, ia banting setir ke dunia riset ekonomi.

Pada tahun 2000–2005, ia dipercaya sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.

Langkahnya kemudian berlanjut ke jajaran pimpinan. Purbaya menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute pada 2005–2013, lalu ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas pada 2006–2008, serta menjadi Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Purbaya mulai aktif di pemerintahan sejak 2010. Ia dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian, sekaligus tercatat sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada 2015, perannya semakin strategis ketika diangkat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP). Di tahun yang sama, ia juga mendampingi Menko Polhukam sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi.

Selanjutnya, Purbaya aktif di sektor maritim. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan juga menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim sepanjang 2016–2020. Kariernya berlanjut sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Puncak karier birokrasi Purbaya terjadi pada 2020. Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengangkat Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020. Ia resmi dilantik pada 3 September 2020. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ia juga tercatat pernah menjabat Komisaris PT Inalum (Persero), holding BUMN pertambangan yang mengelola aset strategis di sektor mineral.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertama Kali Rapat di DPR sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Dapat Teguran"