Tabiat Agus Setiawan Perwakilan UI yang Dianggap Khianat Usai Temui Pimpinan DPR, Dikecam BEM se-UI

"Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan," pungkasnya.

Kehadiran Agus Setiawan dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI pada 3 September 2025 lalu memantik kontroversi baru di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Agus yang memperkenalkan diri sebagai Ketua BEM UI justru ditolak oleh aliansi BEM se-UI. Penolakan itu bukan sekadar soal siapa yang duduk di meja audiensi, melainkan menyangkut legitimasi representasi mahasiswa di forum politik penting.

Di satu sisi, audiensi dengan DPR RI melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa besar seperti BEM Universitas Trisakti, HMI, GMKI, hingga GMNI. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad (PKB). Kehadiran mahasiswa jelas punya bobot simbolik: ia seakan menegaskan bahwa suara kampus didengar di ruang parlemen.

Namun, di sisi lain, BEM UI mempertanyakan proses dan dasar kehadiran Agus. Melalui unggahan resmi di Instagram, mereka menilai langkah Agus sebagai tindakan sepihak. Tidak ada komunikasi, tidak ada transparansi, dan tidak ada undangan resmi dari DPR. Hal ini membuat BEM UI menilai audiensi tersebut cacat prosedural sekaligus berpotensi mencederai legitimasi representasi mahasiswa.

Menariknya, sosok Agus bukan nama asing di lingkungan UI. Ia tercatat aktif di berbagai organisasi, mulai dari BEM, HIPMI PT UI, hingga Forum Studi Islam FISIP UI. Rekam jejak ini memperlihatkan ambisinya untuk terlibat dalam isu sosial maupun politik. Tetapi, apakah aktivitas itu cukup untuk menjadi dasar klaim sebagai Ketua BEM UI sah? Di sinilah letak persoalan yang diperdebatkan.

Polemik semakin pelik dengan adanya istilah BEM “kuning” dan BEM “ungu” yang ramai di media sosial. Ketua BEM FH UI, Fawwaz Farhan Farabi, bahkan menyebut Agus adalah Ketua versi “ungu” yang diangkat sepihak oleh pihak rektorat. Fenomena dualisme kepemimpinan ini jelas membingungkan publik, apalagi ketika perbedaan itu dibawa ke ranah politik praktis seperti audiensi dengan DPR.

Sebagai pengamat, kita bisa melihat bahwa persoalan ini menyentuh lebih dari sekadar konflik internal mahasiswa. Ada pertanyaan mendasar yang muncul: siapa yang berhak berbicara atas nama mahasiswa di ruang publik? Apakah suara mahasiswa seharusnya lahir dari proses demokratis internal, atau bisa juga melalui legitimasi yang diberikan institusi kampus?

Kontroversi Agus Setiawan menunjukkan rapuhnya konsolidasi gerakan mahasiswa hari ini. Ketika suara yang seharusnya tunggal justru terbelah, efektivitas advokasi pun dipertanyakan. Bagi publik luas, perpecahan ini mungkin terlihat sebagai dinamika internal biasa. Tetapi bagi mahasiswa, isu representasi adalah fondasi: tanpa legitimasi, suara yang dibawa ke DPR bisa kehilangan bobot moral dan politiknya.

Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya membutuhkan semangat, tetapi juga mekanisme representasi yang jelas dan transparan. Sebab, jika mahasiswa sendiri tidak mampu mengatur siapa yang berhak bicara, bagaimana suara mereka bisa benar-benar dipercaya untuk mewakili rakyat?

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id