Terancam Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Beri Sindiran Pedas Pansus DPRD: Tak Ada Pemimpin Sempurna

SURYA.co.id - Bupati Pati, Sudewo, akhirnya buka suara mengenai langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Pansus tersebut terbentuk setelah adanya aksi massa pada 13 Agustus 2025 yang menuntut evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Hak angket ini bahkan dinilai berpotensi menyeret Sudewo pada proses pemakzulan, meski ia baru memimpin Pati belum genap satu tahun.

Saat ditemui di Masjid Agung Baitunnur Pati pada Jumat (5/9/2025), Sudewo meminta agar kerja Pansus tidak dijadikan sarana kepentingan politik.

Menurutnya, lembaga tersebut seharusnya tetap menjaga marwah pemerintahan.

"Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah," ujarnya, dikutip dari Tribunjateng.com.

Baca juga: Gelagat Bupati Pati Sudewo Setelah Diperiksa KPK, Masih Ngotot Tak Mau Mundur: Saya Akan Amanah

Sudewo mengakui masih ada kekurangan dalam kinerjanya sebagai kepala daerah.

"Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam," ucapnya.

Ia menegaskan agar pembahasan Pansus tetap fokus pada isu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Yang dipersoalkan PBB-P2, ya itu saja ditajamkan, jangan ke mana-mana," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan pihaknya tetap bekerja sesuai mandat.

Ia menyebut ada 22 poin tuntutan masyarakat yang kini sudah diringkas menjadi 12 pokok pembahasan.

"Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," kata Bandang di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025).

Hingga saat ini, lima dari 12 poin sudah masuk dalam pembahasan. Ia juga menegaskan proses Pansus dapat dipantau publik sehingga tidak akan keluar dari jalur.

Terkait pernyataan Sudewo soal Pansus yang dianggap ingin mempermalukan pemerintah, Bandang menegaskan pihaknya hanya menjalankan amanat konstitusi.