PDIP Minta Maaf atas Aksi Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, Said Abdullah: Mohon Maaf Atas Kekhilafan

SURYA.co.id, Surabaya - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah, akhirnya angkat bicara terkait polemik yang melibatkan dua kader partainya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati.

Keduanya menjadi sorotan publik setelah video berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat.

Dalam pernyataan resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025), Said menyampaikan permintaan maaf atas nama fraksi dan partai.

Ia mengakui bahwa tindakan Deddy dan Sadarestuwati telah menimbulkan keresahan publik, terutama di tengah situasi sosial yang sedang memanas.

“Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf,” ujar Said.

Ia menambahkan bahwa insiden tersebut menjadi pelajaran penting bagi partainya dalam menjaga etika dan sensitivitas terhadap kondisi rakyat.

“Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi Pak Deddy Sitorus, Sadarestuwati, maka menurut hemat kami dari sisi fraksi PDI Perjuangan, dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki berilah kesempatan DPP partai,” katanya.

Said juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan sikap yang menimbulkan empati, bukan justru memicu kemarahan publik.

“Namun, kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian Ibu Sadarestuwati, secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat,” sambungnya.

Aksi Joget DPR Picu Gelombang Protes Nasional

Video joget sejumlah anggota DPR RI, termasuk Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, dalam Sidang Tahunan DPR-DPD RI menjadi pemicu gelombang protes yang meluas.

Momen tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang disebut mencapai Rp120 juta per bulan.

Publik menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Ribuan warga dari berbagai elemen turun ke jalan pada 25 Agustus 2025, menuntut pembubaran DPR dan peninjauan ulang kebijakan tunjangan.

Aksi berlanjut pada 28 Agustus, dipimpin oleh kelompok buruh dan pengemudi ojek online. Bentrokan dengan aparat di Pejompongan, Jakarta Pusat, menewaskan seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan. Insiden ini memicu demonstrasi lanjutan di berbagai kota besar.

Sejumlah rumah anggota DPR RI, termasuk Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, diserbu massa. Bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, ikut dijarah.